Aliansi Kerukunan Umat Minta Gubernur Kaltim Minta Maaf

 

SAMARINDA – DPRD Kaltim menerima tuntutan aspirasi dari Aliansi Kerukunan Umat (AKU) Kaltim terkait ucapan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang melarang masyarakat Kaltim untuk mengikuti aksi ujuk rasa di Jakarta, Selasa (28/11/2016) di Gedung E DPRD Kaltim, Karang Paci.

Mudiyat Noor selaku penanggung jawab AKU meminta kepada DPRD Kaltim selaku wakil rakyat memanggil Gubernur Kaltim untuk dapat memberikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka atas perkataan gubernur yang dianggap melukai perasaan umat.

Ia menjelaskan, jika perkataan Gubernur Kaltim terhadap masyarakat yang ingin mengikuti aksi damai di Jakarta merupakaan hal yang tak seharusnya diucapkan pejabat publik. Terlebih menganggap jika peserta yang mengikuti aksi tersebut memiliki pemahaman yang radikal.

“Sangat disayangkan jika seorang pejabat publik mengeluarkan ucapan yang berkonotasi tidak baik terhadap publik. Seolah-olah menganggap jika mengikuti aksi damai tersebut adalah calon-calon teroris. Kami atas nama Aliansi meminta kepada DPRD Kaltim untuk dapat segera memanggil gubernur untuk memberikan klarifikasi serta permintaan maaf terhadap masyarakat, karena bagaimapun DPRD merupakan wakil rakyat yang harus menyampaikan aspirasi tersebut,” katanya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Tak hanya satu tuntutan, AKU juga menyampaikan tuntutan terkait permasalahan Rumah Sakit Islam (RSI) yang dianggap hanya sepihak mengambil alih pengelolaan. Menurutnya dampak sosial dari permasalahan RSI tersebut sangat besar, terutama nasib para pegawai serta berhentinya pelayanan rumah sakit.

“Saat ini kita berbicara mengenai permasalahan kemanusiaan. RSI merupakan rumah sakit terlama yang ada di Samarinda, kami sejatinya menawarkan beberap opsi untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Jika memang diambil alih statusnya berikan izin perpanjangan sementara waktu. Kami pun siap menyewa lahan tersebut, serta opsi yang lainnya pihak yayasan juga siap membagi hasil pengelolaan dengan pemerintah,” ucapnya.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kaltim, Rusman Yakub mendukung penuh aspirasi dari AKU. Dia mengatakan, DPRD segera meminta klarifikasi terkait perkataan gubernur yang dianggap melukai perasaan umat beragama yang ada di Kaltim. Karena menurutnya jika tidak segera diselesaikan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan reaksi dari masyarakat luas.

Terkait tuntutan mengenai masalah status RSI, Rusman menilai jika permasalahan tersebut merupakan masalah yang sudah cukup lama yang berawal dari masalah internal yayasan namun berimbas terhadap operasional serta pengelolaannya.

“DPRD Kaltim akan menyampaikan tuntuan tersebut secara kelembagaan, permasalahan Rumah Sakit Islam bukan lagi masalah pribadi atau golongan, namun merupakan masalah kepentingan masyarakat tanpa membedakan SARA. DPRD Kaltim juga akan memberikan masukan kepada pemerintah atas kepedulian terhadap masalah tersebut, kita sama-sama berharap kedepannya masalah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.(hms7/bnc)