Pembangunan Irigasi dan Waduk Untuk Ketahanan Pangan

 

JAKARTA – Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai 2019 menargetkan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah seluas 1 juta hektar dan rehabilitasi irigasi untuk 3 juta hektar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (28/11).

Selain pembangunan irigasi, lanjut Rido, untuk penyediaan air baku dalam mendukung lahan pertanian dibangun juga 65 bendungan hingga 2019.

"16 bendungan lanjutan dari 2014 dan 49 bendungan lainnya merupakan bendungan baru," katanya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi pu.go.id.

Rido berharap, dengan adanya dukungan bendungan dan irigasi tersebut, dapat meningkatkan kapasitas daya tanam di lahan pertanian. Misalnya, dari hanya satu kali tanam dalam setahun dapat meningkat menjadi tiga kali tanam dalam dua tahun sehingga, produksi pertanian juga akan meningkat pesat.

Lebih lanjut, Rido menerangkan, ada juga dukungan Kementerian PUPR pada sektor sumber daya air berupa pengendalian banjir, mulai dari normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir dan lainnya yang mencapai 3.000 kilometer serta pengamanan abrasi pantai hingga 500 kilometer.

Menteri Pertanian, Andi Amran yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian saat ini telah menggulirkan beragam program. Andi Amran menjelaskan, berbagai program itu sebagai upaya untuk menghidupkan lahan tidur dan alat pertanian yang tidur.

“Unsur-unsur itu kita gerakan dan bangunkan, agar dapat semakin produktif,” ujarnya.

Dalam seminar yang mengangkat tema “Tata Ruang untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan” tersebut, turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan, serta perwakilan lembaga lainnya.(ris/infoBPIW/bnc)