Ekonomi Merosot, 136.653 Pekerja di Kaltim Kena PHK

SAMARINDA – Merosotnya perekonomian daerah, khususnya di wilayah Kaltim berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan. Hal ini menyebabkan membeludaknya jumlah pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus tahun ini tercatat sedikitnya 136.653 terkena PHK.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito mengatakan, perlu gebrakan baru dalam mengatasi jumlah pengangguran.

"Lapangan pekerjaan minim, dengan kapasitas jumlah penduduk sebanyak 3 juta lebih tentu akan terasa teramat sulit mengatasi permasalahan pengangguran ini secara menyeluruh. Karenanya, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi menekan jumlah pengangguran," kata Rita sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Tercatat dari data, jumlah pengangguran tertinggi berasal dari SLTA, yaitu 78.079 orang. Adapun jumlah pengangguran terendah dari lulusan perguruan tinggi, yaitu 15.641 orang.

Sementara itu, jumlah pengangguran dari pendidikan lulusan SD ke bawah sebanyak 25.745 orang. Pengangguran dari lulusan SMP sebanyak 17.188 orang. Sedangkan penduduk yang memiliki pekerjaan sebanyak 1.581.239 orang dengan kapasitas total jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3.426.638 jiwa.

"Perubahaan mindset perlu dilakukan sejak dini, yaitu bagaimana cara berinovasi agar dapat membuat lapangan pekerjaan baru menyerap tenaga kerja. Salah satu caranya dengan cara berwirausaha," ucap politikus Partai Golkar ini.

 

Menurut Rita, sebuah negara atau daerah maju tidak terlepas dari sumber daya manusia yang mumpuni berpikir cerdas dan dapat menangkap sebuah peluang dengan sebaik-baiknya. Sehingga tercipta sebuah lapangan pekerjaan baru yang siap menyerap para pekerja. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan generasi penerus bangsa dengan tekat kuat juga kepedulian tinggi memajukan daerah. Mengingat saat ini jumlah lapangan kerja minim sangat menyulitkan para pencari kerja melepaskan status penganggurannya.

"Generasi muda penerus bangsa wajib memiliki kepedulian untuk membangun daerah. Generasi muda tidak boleh membuang waktu dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga dapat merusak kehidupan mendatang. Seperti menggunakan narkoba, balapan liar, meminum minuman keras dan lainnya tentu tidak dibenarkan," imbuh Rita.(hms6/bnc)