Kemendagri Minta Bupati/Walikota Tegas Urus Pungli KTP di Kecamatan

 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, para bupati dan walikota bisa tegas menindak oknum kecamatan yang melakukan Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan E-KTP.

Hal itu disebutkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakhrulloh, Jumat (11/11). Menurutnya, menindak petugas di kecamatan, menjadi kewenangan kepala daerah, karena mereka bagian dari SKPD.

“Namun kalau untuk petugas di Dinas Dukcapil, Kemendagri punya kewenangan buat memberikan tindakan. Bisa langsung kami pecat, seperti di Batam kemarin,” kata Zudan sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Sedangkan untuk para oknum pelaku pungli di tingkat RT/RW, kata Zudan tak bisa juga diawasi langsung pemerintah. Apalagi harus ada sanksi administrasi kepada mereka. Solusi dari Kemendagri, mendorong daerah melakukan percepatan pelayanan data kependudukan.

Zudan mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan program salam 30 menit dan salam 10 menit. Itu untuk pelayanan data dalam bentuk akte kelahiran, kematian, nikah, dan kartu keluarga. Sedangkan untuk E-KTP ditarget bisa selesai maksimal 1 hari.

“Kalau mau cepat untuk urus E-KTP, memang sebaiknya dilakukan di dinas kabupaten/kota, bukan di kecamatan. Nantinya, bila sudah cepat, maka tidak ada lagi pungli,” ujar dia.

Kemudian untuk masalah antrian, Zudan mengatakan, pihaknya akan mencoba menerapkan sistem seperti di Kota Bandung. Dengan begitu, masyarakat tak perlu menunggu lama untuk mengurus administrasi kependudukannya. Bisa tanya lebih awal kapan waktunya untuk dilayani.

“Jadi daftar dari rumah. Lalu dapat nomor antrian dan jam berapa ke kantornya akan diinformasikan. Jadi tak harus mengantre,” kata Zudan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat di Kabupaten Grobokan juga meminta agar pemda memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk soal data kependudukan khusunya E-KTP. Namun masyarakat juga diimbau untuk aktif mengurus administrasi kependudukannya.

Pemerintah melalui Kemendagri juga tengah mengupayakan adanya pencetakan E-KTP di tiap-tiap kecamatan. Dengan begitu, tak perlu lagi masyarakat harus mendatangi Dinas Dukcapil daerah untuk merekam data, dan prosesnya juga lebih cepat kedepannya.(Puspen Kemendagri/bnc)