Dana Perimbangan Dipangkas, DPRD Kaltim Serukan Ajakan Cari Keadilan Ke Pusat

SAMARINDA – Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim serius dan mengajak seluruh komponen di daerah seperti bupati dan walikota, anggota DPR-RI dan DPD-RI dari daerah pemilihan Kaltim serta seluruh stakeholder lainnya untuk berjuang bersama mencari keadilan bagi Kaltim ke pusat.

“Ayo, seluruh anggota DPRD Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim, serta seluruh komponen masyarakat untuk memperjuangkan secara bersama-sama keadilan bagi Kaltim dalam penerimaan dana perimbangan,” kata anggota Fraksi PPP-Nasdem, Ahmad Rosyidi sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

BACA JUGA : DBH Menyusut, Komisi II DPRD Kaltim Usul Koreksi Perpres dan PMK

Ajakan tersebut terkait Nota Penjelasan Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan Pemprov Kaltim. Dimana, pendapatan daerah tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp10,296 triliun mengalami penurunan sebesar Rp2,615 triliun, menjadi Rp7,680 triliun atau turun 25,41 persen.

Selain itu disampaikan pula terjadi penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp5,089 triliun menjadi sebesar Rp3,921 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,168 triliun atau 22,95 persen.

 

Kemudian dana perimbangan semula sebesar Rp5,186 triliun menjadi sebesar Rp3,731 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,455 triliun atau 28,06 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp20,57 miliar menjadi sebesar Rp28,18 miliar, mengalami penambahan sebesar Rp7,61 miliar atau 37,01 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebesar Rp226,82 miliar.

“Dan pinjaman sebesar Rp337 miliar yang rencananya akan dilakukan oleh pemprov untuk menutupi defisit anggaran,” sebutnya.

BACA JUGA : Tutupi Defisit, DPRD Setujui Pinjaman Daerah

Dari uraian tersebut terlihat komponen PAD menyumbang penurunan sebesar 44,53 persen, sementara dana perimbangan menyumbang penurunan sebesar 55,47 persen.

“Kami juga meminta kepada Pemprov Kaltim lebih jeli menggali potensi pendapatan dari komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lainnya yang juga menyumbang penurunan pendapatan daerah sangat besar,” urainya.(hms5/bnc)