Kesbangpol Diminta Miliki Data Lengkap Politik Dalam Negeri

 

JAKARTA – Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mendorong Badan Kesatuan Banga dan Politik (Kesbangpol) untuk memiliki data lengkap terkait politik dalam negeri di daerah. Hal itu disampaikan Bahtiar saat membuka rapat koordinasi teknis pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

"Jadi yang tersedia saat ini hanya data suprastruktur politik yang relatif lengkap. Data infrastruktur politik relatif tidak ada satupun kementerian yang punya," kata Bahtiar mewakili Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo di Jakarta, Rabu (9/11/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id

Bahtiar menjelaskan, selama ini Kesbangpol hanya memiliki data partai politik, kepala daerah dan DPRD. Namun, data tokoh masyarakat dan tokoh agama di tiap daerah belum dimiliki.

Bahtiar mencontohkan, saat terjadi dinamika politik lokal, penyelesaian masalah tersebut cenderung tidak didasarkan pada data. Hal itu, kata dia, cenderung berbanding terbalik dengan cara kerja perusahaan.

"Coba perhatikan perusahaan, kalau mau investasi, dia akan petakan lingkungan perusahaan. Dia juga hitung potensi sosial politik diwilayahnya," ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, data lengkap yang dimiliki Kesbangpol akan memberikan manfaat dalam berbagai macam hal. Tidak hanya keamanan pada Pilkada 2017, data tersebut juga dapat digunakan untuk mengelola hubungan politik yang kondusif.

"Misalnya terjadi benturan antara kepala daerah dan wakil. Siapakah orang yang berpengaruh terhadap kepala daerah ini. Kalau kami punya data itu yang mungkin kami bisa upayakan yang tidak harmonis jadi harmonis," ucap Bahtiar.(Puspen Kemendagri/kompas.com/bnc)