Dukungan Infrastruktur Pulau Terluar Diprioritaskan di Kawasan Strategis dan Berpenghuni

 

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di pulau-pulau terluar, terutama pada kawasan strategis dan berpenghuni. Dukungan infrastruktur yang diberikan yaitu di bidang perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi.

Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono di Jakarta, Kamis (3/11/2016) mengatakan, dukungan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis dan berpenghuni.

“Kita tidak mungkin menangani semua pulau, karena keterbatasan anggaran. Jadi yang kita prioritaskan, pulau yang strategis, yakni yang berbatasan laut dengan negara lain, selain itu pulau yang berpenghuni,” ujar Hadi sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi pu.go.id.

Terkait data mengenai pulau mana saja yang akan didukung, menurut Hadi, pihaknya perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kita harus punya datanya. Kita akan koordinasikan dengan BNPP. Kita juga bisa mendapatkan data dari tentara yang ditempatkan disana, tapi yang jelas, bila pulau terluar tidak ditangani, bisa tenggelam, terkena climate change, karena air laut makin naik,” tuturnya.

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten setempat, terutama terkait usulan program pembangunan infrastruktur.

“Kita harus filter usulan dari daerah tersebut. Kita harus melihat usulan itu dari sisi kebutuhan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan, maka dilihat juga jumlah penduduknya berapa dan apakah lokasinya strategis atau tidak. Kalau strategis bisa jadi prioritas,” ucap Hadi.

Dukungan terhadap pulau terluar ini juga dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), karena pulau terluar merupakan bagian dari 35 WPS. Ia menambahkan, pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Kemudian juga untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Bagi Kementerian PUPR, pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau tersebut, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi,” tuturnya.(Hen/infobpiw/bnc)