Cabut Izin Tambang di Kawasan Karst

SAMARINDA – Polemik izin tambang di sepanjang bentang Karst Kaltim terus bergulir. Pasalnya, masih banyak terjadi eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim itu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan, Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak harus segera mencabut seluruh izin tambang di sepanjang bentang karst.

“Daerah karst seluas 307.377 hektar merupakan kawasan yang dilindungi, seharusnya izin yang sudah dikeluarkan dicabut terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi. Ini tidak, belum ada izin yang dicabut, malah pemerintah kembali mengeluarkan izin yang baru,” beber Bahar, sapaan akrabnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Mantan Ketua Jatam Kaltim ini meminta Pemprov Kaltim sebagai pemegang kebijakan seharusnya tidak mengeluarkan izin baru sebelum mengevaluasi izin-izin tambang bermasalah yang sudah dikeluarkan lebih dulu, khususnya izin yang masuk dalam kawasan bentang karst Kaltim.

“Pemerintah seharusnya melakukan kajian lingkungan strategis secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin. Baik izin pabrik semen, batubara maupun sawit, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap bentang karst,” tegas dia.

 

Kajian lingkungan ini sebut Bahar, untuk memberikan jaminan terkait dampak yang terjadi jika dilakukan penambangan.

“Kalau ada jaminan tidak menimbulkan dampak, oke silahkan dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika menimbulkan dampak yang buruk khususnya pada parawisata, jangan dikeluarkan izin dulu,” sindirnya.

BACA JUGA : Gubernur : Pemprov Percepat Izin Pabrik Semen Bosowa di Biduk-Biduk

Dikatakannya, gejolak penolakan pembangunan pabrik semen di Biduk-Biduk, Kabupaten Berau yang izinnya telah dikeluarkan Pemprov Kaltim, membuatnya heran dan merasa aneh. Menurutnya, mengeluarkan izin pembangunan pabrik semen ternyata lebih mudah dari mengurus KTP.

“Bahkan dikabarkan bahwa Pemkab Berau saja tidak tahu kalau izin itu sudah dikeluarkan pemprov,” sebut dia.

Untuk menindaklanjuti kasus izin tambang di sepanjang bentang karst, Bahar telah mengusulkan kepada Ketua Komisi III untuk segera memanggil instansi terkait seperti Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Perizinan, serta Komisi I, untuk duduk satu meja khusus membahas polemik rencana pembangunan pabrik semen di Biduk-Biduk yang menuai penolakan keras dari masyarakat.(hms8/bnc)