Gubernur Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kaltim

 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan Presiden RI Joko Widodo menugaskan para Gubernur serta seluruh instansi pemerintah agar pungutan liar (pungli) tidak boleh terjadi di semua instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan seluruh Bupati dan Walikota untuk bisa meneliti kembali bawahannya, apakah ada terjadi pungli atau tidak. Jika ditemukan praktik pungli, segera laporkan kepada Gubernur dan akan segera dilakukan Operasi Pemberantasan Pungli seperti yang telah dilakukan Mabes Polri.

"Selain, Bupati dan Walikota, kami juga perintahkan para kepala SKPD di lingkup Pemprov Kaltim untuk melakukan pemeriksaan kembali kepada anak buahnya. Apakah telah terjadi pungli di lingkungan SKPDnya. Kalau ada segera laporkan kepada Gubernur dan bersama dengan SKPD terkait serta bukti-bukti yang ada, Pemprov akan melakukan operasi tangkap tangan seperti yang telah dilakukan Mabes Polri, terhadap Kementerian Perhubungan," tegas Awang Faroek Ishak saat memimpin rapat staf yang berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (13/10/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id.   

BACA JUGA : Sanksi Tegas PNS Pelaku Pungli

Menurut Awang Faroek, pesan Presiden meminta jangan sampai ada terjadi pungli-pungli di daerah, termasuk di Kaltim, apa saja termasuk dalam pelayanan publik, tidak boleh terjadi pungli, selain apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga dengan peraturan daerah.

Pengecekan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu telah dilakukan, ternyata di badan tersebut tidak ditemukan pungli, karena pelayanan perizinan melalui online. Walaupun demikian tetap harus dilakukan pengawasan pada pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya dalam pelayanan STNK, BPKB maupun pelayanan lainnya. 

"Oleh karena itu, saya tegaskan di wilayah Kaltim tidak boleh terjadi pungutan liar, kalau ada SKPD melakukan pungli masyarakat jangan segan-segan melaporkan kepada Gubernur, yang tentu laporan yang disampaikan harus disertai dengan bukti-buktinya, sehingga dapat dilakukan penindakan tegas," pesan Awang Faroek.

Untuk menampung laporan masyarakat terkait pungli yang terjadi pada dinas instansi khususnya terkait dengan pelayanan publik, ataupun permasalahan pembangunan lainnya, Pemprov Kaltim telah menyediakan layanan contact center 08001000500 atau melalui www.kaltimprov.go.id atau facebook Pemprov Kaltim. Dengan adanya layanan ini masyarakat bisa melaporkan atau memasukkan laporan atau gagasan terkait pembangunan di Kaltim.

Dikesempatan yang sama, Wagub Kaltim, M Mukmin Faisyal HP mengatakan, langkah Presiden memberantas pungli di instansi pemerintahan wajib diikuti pemerintahan di daerah.

Menurutnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah bukti kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Kita berharap, pemberantasan pungli juga dilakukan di lingkungan pemerintah provinsi. Pemprov Kaltim harus bersih dari pungli,” kata Mukmin Faisyal.

BACA JUGA : Men PANRB : Perizinan Jangan Dijadikan Ajang Cari Duit

Mukmin menegaskan, Pemprov Kaltim sangat komitmen terhadap penanganan pungli. Apabila ada pegawai yang terlibat dalam kasus ini, maka pembina kepegawaian tidak segan memberikan sanksi kepada pelaku. Sesuai apa yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pemerintahan.

Semua bidang yang menyangkut masalah pelayanan, menurut Mukmin akan dilakukan identifikasi. Bahkan Gubernur, Wagub dan Sekda akan turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan tidak ada pungli di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Jadi, semua sektor atau bidang menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Pungli akan menurunkan integritas dan kinerja pemerintah terhadap masyarakat. Pemprov Kaltim terus berupaya mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa, sehingga terwujud island of integrity,” jelasnya.(mar/jay/sul/humasprov/bnc)