Masih Ada Konflik Antar Agama, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Peran FKUB

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan keheranannya terhadap masalah dan konflik agama yang masih terjadi.

“Seingat saya, sejak saya kecil, saya pernah jadi Ketua RT pas mahasiswa. Di lingkungan rumah saya berdiri masjid dan gereja. Ada acara kebaktian, yang tidak hanya hari minggu. Baik pagi siang sore, bersahut-sahutan antara masjid dan gereja, tak pernah ada masalah. Warga kita tak mempersoalkan,” ungkap Mendagri ketika membuka acara Rakornas Forum Koumunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Kamis (6/10/2016) kemarin sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Dalam hal ini Mendagri menyampaikan perlu adanya suatu musyawarah yang baik mengingat saat ini Indonesia sudah berumur 71 tahun. Menurut Tjahjo, perlu adanya peningkatan kualitas pengalaman ajaran agama, kerukunan umat beragama, serta kehidupan beragama.

“Masing-masing daerah punya gaya sendiri, namun Kemendagri ambil keputusan, namanya pemerintah daerah ketika hendak mengambil keputusan politik di tingkat daerah harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di daerah tersebut,” ungkap Mendagri.

Mendagri berharap, hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan meminta Kesbangpol beserta kepala daerah untuk saling bahu membahu mensosialisasikan mengenai pencegahan dini terhadap masalah-masalah yang ada.

“Termasuk gubernur, bupati walikota, TNI/Polri, Kejaksaan, namun juga libatkan semua. Kalau ada konflik, yang bisa meredam, bukan Satpol PP, TNI, pejabat pemda, yang bisa adalah mereka (tokoh agama, adat dan masyarakat), harus terus menerus dilibatkan untuk diskusi, apa masukannya sebelum ambil keputusan kebijakan di daerah,” tutur Mendagri.

Dalam rangka menjaga harmonisasi kebangsaan, Mendagri meminta kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Menurut Tjahjo, saat ini masih terdapatnya masalah-masalah dan konflik sosial yang terjadi, seperti contohnya pendirian tempat ibadah.

“Terkait persoalan konflik sosial bernuansa agama khususnya pendirian rumah ibadah, maka pemerintah daerah harus mendorong agar semua pihak yang terkait proses pendirian rumah ibadah konsisten dalam mempedomani dan melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006,” tegas Mendagri.

Untuk tercapainya sasaran harmoni sosial dan kerukunan umat beragama ini, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk selalu membangun komunikasi serta melibatkan FKUB, organisasi masyarakat, tokoh sosial, dan tokoh adat dimana wakil gubernur bertugas selaku Ketua Dewan penasehat FKUB Provinsi. Mendagri juga menyarankan pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat.

“Terkait konflik pendirian tempat ibadah, pemerintah daerah berkoordinasi melakukan pencegahan serta merespons dengan cepat langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini bersama pihak terkait, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB, FKDM, Kominda serta Forkompimda,” kata Mendagri.

Tidak lupa kata Tjahjo, melibatkan secara aktif unsur aparatur desa, kelurahan, maupun kecamatan dari awal pengurusan persyaratan administratif pendirian rumah ibadah dan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Saya tekankan untuk mempertimbangkan kearifan lokal seperti aspek filosofi dan sosiologis masyarakat serta komunikasi secara terbuka,” tutup Tjahjo.(Humas Puspen Kemendagri/bnc)