Mendagri : Redam Potensi Konflik, Termasuk Isu SARA

 

YOGYAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta elite politik di sejumlah provinsi untuk meredam potensi konflik, termasuk kemunculan isu-isu bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) untuk menjatuhkan lawan politik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak maupun pemilihan legislatif (Pileg).

"Jangan sampai (Pilkada dan Pileg) dinodai oleh provokator yang mengarah pada isu SARA," kata Tjanjo seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ormas Rajatikam di Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Tjahjo mengatakan, konflik yang terjadi dalam pesta demokrasi itu sangat tergantung dengan elite politik yang dapat menggerakkan dan memprovokasi massa. Selain itu, kata Tjahjo, ada pula tim sukses yang dapat mengkoordinir masyarakat pemilih.

Untuk itu, Tjahjo menegaskan, elite harus bisa mengantisipasi potensi konflik saat pilkada dan pileg digelar serta mampu bersaing secara sportif tanpa memprovokasi pendukungnya agar tidak menanamkan isu-isu SARA untuk menjatuhkan masing-masing lawan politik.

“Konflik sangat tergantung elite dan tim suksesnya untuk menggerakkan dan memprovokasi. Kami terus mencermati setiap hari. Kalau nanti dia kalah ya kalahlah secara terhormat, kalau menang ya menang secara terhormat pula,” kata dia.

Menurutnya berdasarkan hasil koordinasi Kemendagri bersama Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian telah menyepakati adanya deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya provokasi SARA serta konflik selama masa Pilkada dan Pileg mendatang. Meski demikian, potensi itu tidak akan terjadi apabila penanganan oleh seluruh pemangku kepentingan dapat terlaksana dengan baik.

Selain menghindari isu SARA dan potensi konflik, ia juga meminta seluruh peserta Pilkada dan Pileg mendatang, untuk meninggalkan berbagai siasat yang akhirnya condong pada politik uang. Menurutnya, money poilitik atau yang biasa disebut dengan politik uang adalah musuh terbesar selama adanya pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif.

"Money politik itu musuh terbesar dalam Pilkada maupun Pileg, itu jangan sampai terjadi politik uang, ancaman pemilihan ini bisa terganggu kalau ada money politik (politik uang). Bawaslu kami beri kewenangan melakukan tindakan tegas, kalau ada peserta pilkada dan pileg yang melakukan politik uang langsung diberi sanksi, tim suksesnya juga harus diproses secara hukum," katanya lagi.

Mendagri juga meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk bersifat netral dengan tidak ikut serta dalam kampanye. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan pangkat hingga hilangnya jabatan

“TNI, Polisi aktif termasuk PNS itu harus netral, ini yang penting karena antara Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) akan memberikan  sanksi jika ada PNS aktif terlibat kampanye atau mendukung salah satu pasang calon,” ujar Tjahjo.(cnnindonesia.com/ republika.co.id/puspen kemendagri/bnc)