Berpikir Cerdas, Hentikan Budaya Korupsi

 

SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin mengatakan, kegiatan pencucian maupun penggelapan uang tidak boleh menjadi sebuah budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab itu, masyarakat harus mampu berpikir cerdas dan berdaya saing tinggi demi kelangsungan pembangunan daerah mendatang. Pasalnya, kegiatan penyelewengan uang negara dapat menyebabkan kerugian besar terhadap negara maupun daerahnya.

Seperti, tindakan penyelewengan uang milik negara soal kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 oleh Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemu Francis yang menyita perhatian publik.

"Pencucian maupun penggelapan uang tidak boleh membudidaya. Aparat penegak hukum pun diharapkan tidak boleh lemah, mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hukuman tegas dan adil," kata Jahidin sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Menurutnya, sebuah kejujuran memiliki nilai mahal juga dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Terutama, jujur kepada diri sendiri lebih dahulu untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain maupun sekitarnya.

Selain itu pula, ketegasan dalam menjalankan amanah oleh aparat penegak hukum harus berasakan kejujuran, keadilan, tidak memihak orang bersalah sesuai dengan peraturan kewenangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar tidak memihak pada satu kesalahan, hingga menyebabkan kerusakan maupun kehancuran bangsa dan negara.

Jahidin percaya, tidak ada tindakan penyelewengan uang milik negara atau korupsi jika penegak hukum bertindak tegas. Menegakan keadilan juga kebenaran. Tindak kejahatan korupsi tidak ditujukan kepada para sang petinggi saja, masyarakat luas juga harus menerapkan hal serupa untuk bersikap jujur kepada diri sendiri, daerah dan negara.

"Keberhasilan suatu daerah atau negara dapat mewujudkan pembangunan baik dan kokoh terletak dari sumber daya manusia yang dapat dipercaya," ucapnya.(hms6/bnc)