Presiden : Jangan Jadikan WTP Predikat Semata

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada 22 Kementerian Negara dan Lembaga, serta 15 pemerintah daerah yang mampu memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Pemberian penghargaan tersebut diberikan Presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Terhadap peraih penghargaan tersebut dan juga seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, Presiden mengingatkan, jajaran pemerintah jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP semata. Sebab, opini WTP bukan merupakan jaminan tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.

"Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," tambahnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar segera membangun sistem keuangan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diminta untuk mengiringi.

"Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi. Jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan," tutupnya sekaligus membuka Rakernas.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden/bnc)