Gila, Penyelundupan 166,475 Ton Amonium Nitrat Dari Malaysia Berhasil Digagalkan

 

JAKARTA – Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian RI berhasil menggagalkan 3 kasus penyelundupan Amonium Nitrat.

Pemasukan Amonium Nitrat secara ilegal memiliki dua potensi risiko, dimana potensi pertama adalah penggunaan Amonium Nitrat untuk keperluan penangkapan ikan yang dapat berpotensi merusak terumbu karang. Selain itu, potensi risiko kedua adalah penyalahgunaan Amonium Nitrat sebagai bahan peledak untuk tindak pidana terorisme.

Dalam konferensi pers, Selasa (13/9/2016) kemarin, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kerja sama antar lembaga ini. Berdasarkan data yang dilansir dari keterangan pers sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemenkeu.go.id, ada total 166.475 kg atau 166,475 ton Amonium Nitrat yang berhasil diamanakan dengan kisaran nilai barang sebesar Rp24,97 miliar.

Pada kasus pertama, penyelundupan dilakukan dengan mengangkut 51.250 kg Amonium Nitrat asal Malaysia oleh KM Harapan Kita dengan tujuan Sulawesi. Pencegahan ini terjadi pada 16 April 2016 di perairan Pulau Berakit Indonesia. 6 orang tersangka yang bertindak sebagai nakhoda dan anak buah kapal (ABK) telah diamankan oleh petugas.

Kasus kedua terjadi pada 29 Juli 2016, dimana KM Ridho Ilahi mengangkut 57.725 kg Amonium Nitrat dari Sadeli, Malaysia tujuan Kupang Nusa Tenggara Timur. Pada kasus ini, diamankan satu orang tersangka yang bertindak sebagai nakhoda. .

Terakhir adalah pencegahan KM Hikmah Jaya pada 29 Agustus 2016, yang mengangkut 57.500 kg Amonium Nitrat dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Pulau Raja, Indonesia. Dalam kasus ini, 5 orang tersangka telah diamankan, yakni nakhoda dan ABK.

Petugas telah melakukan pengembangan penyidikan ke pemilik muatan dan kapal, dan menetapkan seorang perantara pembelian Amonium Nitrat ke penyalur di Malaysia, sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Mabes POLRI.

Para tersangka dijerat dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004.(as/bnc)