Kemendagri Bersama UGM dan PT Microsoft Indonesia Jalin Kerjasama Terapkan Sistem Smart City

 

YOGYAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Microsoft dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah untuk mewujudkan konsep Smart City (Kota Cerdas) di Indonesia.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil Rektor UGM, Paripurna Sugarda, dan Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia, Andreas Diantoro di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

“Konsep smart city memberikan pelayanan cepat, transparan dan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat sampai daerah,” kata Tjahjo dalam sambutannya di Gedung UGM, Rabu (7/9/2016) lalu sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Menurut Tjahjo, konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis optimalisasi pelayanan masyarakat wajib diterapkan saat ini. Hal itu mengingat tantangan persaingan antar bangsa yang semakin menguat.

Program smart city ini, kata dia, juga dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah secara efektif, efisien, dan taat kepada hukum. Tujuannya untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat sistem otonomi daerah.

"Kami menargetkan pertengahan 2017 seluruh pemerintah daerah sudah bisa menerapkan konsep itu," katanya.

BACA JUGA : Kepala Daerah Wajib Ikuti Smart City Forum, E-Budgeting Harus Diterapkan Tahun 2017

Dari 538 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, hingga saat ini belum ada satu pun yang telah menerapkan sistem smart city secara optimal. Melalui konsep smart city, menurutnya, akan memberikan keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat ikut mengontrol proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik menyangkut perencanaan anggaran, hingga penyusunan Undang-Undang dan peraturan daerah (perda).

Pembangunan smart city di masing-masing wilayah, menurut dia juga sebagai fasilitas dalam meningkatkan sinergi antara akademisi, dunia usaha, pemerintah dan juga komunitas yang ada di daerah sehingga mampu mempercepat pencapain tujuan otonomi daerah.

"Sebagaimana hasil pertemuan dalam acara Smart City Forum di Bandung, dihasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya berbagi pakai aplikasi untuk mengefisiensikan pembangunan smart city melalui repository nasional. Semoga dengan adanya kerja sama ini pembangunan smart city di Indonesia dapat dipercepat dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah," tutupnya.(Puspen Kemendagri/semarang.bisnis.com/bnc)