Pengawasan Dana Desa Didukung Keterbukaan Publik

 

PADANG – Dalam rangka mendukung upaya keterbukaan informasi publik di level desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) berkomitmen untuk terus berupaya memberikan informasi penting terkait penyelenggaraan pembangunan desa dalam setiap kegiatan eksternal.

"Pada tahun 2016, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp46,8 triliun, dimana setiap desa akan memperoleh sekitar Rp600 juta. Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi," ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendesa.go.id.

Itu disampaikannya saat berada di Padang, Sumatera Barat menghadiri penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016 yang berfokus transparasi pengelolan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis, (8/9).

"Transparansi publik sangat penting. Warga desa harus dilibatkan membangun desanya," ujar Menteri Desa.

Keterbukaan informasi desa, ujar Menteri Desa, merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa.

"Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan," ujar Menteri Desa.

Peningkatan ekonomi desa, pengentasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, kata Menteri Eko, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak.

"Sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana. Saya akan semaksimal mungkin melakukan pendekatan kerja sama dengan semua kalangan yang punya kepedulian membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi," ujarnya.(kemendesa/bnc)