Kepala Daerah Wajib Ikuti Smart City Forum, E-Budgeting Harus Diterapkan Tahun 2017

BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Asman Abnur akan mewajibkan kepala daerah di Indonesia mengikuti kegiatan Indonesia Smart City Forum (ICFS) yang akan digelar setiap tahun.

"Saya sangat mengapresiasi ini. Terima Kasih kepada Walikota Bandung, Ridwan Kamil karena sudah memperingan pekerjaan saya membuat acara seperti ini," ujar Asman dalam sambutannya saat membuka ISCF 2016 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jabar, Jum’at (2/9/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi menpan.go.id.

Menteri menilai ISCF 2016 ini, sebagai wadah bagi setiap daerah untuk saling belajar, berbagi informasi dan ilmu terkait teknologi untuk memajukan daerah.

"Sesuai instruksi Presiden, inilah (smart city-red) yang menjadi fokus kami. Kami sepakat akan menjadikan ini sebagai acara nasional, dan segera mengeluarkan SK untuk mewajibkan seluruh kepala daerah mengikuti kegiatan ini. Setiap tahun harus ada," tegasnya.

Menurut Asman, manfaat forum ini signifikan untuk kemajuan daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Asman menegaskan agar para kepala daerah tidak lagi melakukan studi banding yang memboroskan anggaran perjalanan ke kota-kota smart city (kota pintar), melainkan sudah harus menjalankan studi tiru, agar pemda dapat langsung menggunakan aplikasi-aplikasi unggulan smart city yang menjadi inovasi para kab/kota role model smart city.

"Ini forum belajar yang paling praktis, tidak perlu mikir, tidak perlu penelitian, tidak perlu studi banding lagi. Tinggal contoh, implementasikan, paksakan," ucapnya.

Lebih lanjut Asman mengatakan, salah satu penekanan dari Presiden Jokowi adalah e-Goverment, khususnya e-budgeting. Oleh karenannya, instansi pemerintah harus menerapkan e-budgeting paling lambat tahun 2017. e-budgeting merupakan sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak.

Dengan smart city, Kota Bandung yang sudah berhasil menerapkan e-budgeting untuk menghemat anggaran, sebesar Rp1 triliun rupiah dengan menghapus 1.200 kegiatan. Selain itu, Pemprov DIY telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada tahun 2014 menjadi hanya 854 kegiatan.

“Bayangkan kalau diterapkan di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tidak perlu dilakukan pemotongan anggaran," kata Asman sambil berkelakar.

Konsep “Smart City” kini mulai diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia dan menjadi impian semua kota-kota besar di Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, dianggap juga sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan kota, sampah yang berserakan, ataupun pemantau kondisi lingkungan di suatu tempat. Selain itu, Smart City juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dengan memanfaatkan teknologi infromasi, konsep ini harus didukung aparatur sipil negara (ASN) yang modern. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki kualitas ASN.

"Kita memiliki 60 persen pegawai yang hanya punya keterampilan sebagai administrator. Sisanya baru memiliki keahlian tertentu," ujar Asman.

Asman juga berpesan bahwa kunci sukses pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terletak pada komitmen pimpinan.

"Tanpa komitmen pimpinan, sulit sekali menerapkan TIK dalam pelayanan publik," pungkasnya.(rr twi/ajg/humas menpanrb/bnc)