Sengketa Batas Lahan Mengacu RTRW, Termasuk Berau

SAMARINDA – Berbagai sengketa tapal batas antar daerah di Kaltim penyelesaiannya harus mengacu kepada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

“Selama setahun ini Komisi I banyak mendapat laporan terkait sengketa tapal batas mulai dari Bontang-Kutim, hingga Berau-Kutim. Dari semua masalah itu masuk ke ranah provinsi akibat tidak adanya kesepakatan antarkepala daerah,” kata anggota Komisi I DPRD Kaltim, Andarias P. Sirenden sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Pasalnya, menurut politikus Partai Hanura tersebut, RTRW merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah provinsi, serta acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi.

Selain itu, acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, merupakan pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis di provinsi, dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah provinsi.

Meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.

“Dengan banyaknya manfaat dari RTRW Kaltim tentu menjadi salah satu acuan gubernur dalam mengambil sikap dan keputusan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan sebagai provinsi induk,” ucapnya.

Ditambahkannya, Pemprov Kaltim tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan kepada daerah mana yang lebih duluan berdiri, karena harus mempertimbangkan dan melihat berbagai sisi. Mulai dari data hingga fakta bagaimana masyarakat di lapangan.(hms7/bnc)