Kenaikan Pangkat Bukan Hak Tapi Penghargaan

SAMARINDA – Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap negara, disamping juga sebagai dorongan atau motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, M Yadi Robyan Noor mengatakan, kenaikan pangkat yang diberikan pemerintah kepada PNS sebenarnya bukan hak, tetapi itu sebagai penghargaan yang diberikan pemerintah kepada PNS atas prestasi kerja yang telah dilakukan.

"Yang hak itu bagi PNS hanya gaji dan tunjangan lainnya, kenapa bukan hak karena itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, didalam pelaksanaan disiplin itu ada 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus dipatuhi oleh PNS," jelasnya disela acara penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota yang secara simbolis diserahkan langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/8/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id.

Menurut Yadi, disiplin kerja itu bukan hanya disiplin masuk kerja, disiplin dalam bekerja, target kerja, dan itu digambarkan pada pasal 3 ayat 11, disamping sumpah janji pegawai pada ayat 1 PP Nomor 53/2010. Kemudian mengenai prestasi di PP Nomor 46/2011 sangat jelas bahwa setiap PNS wajib berprestasi.

"Atas dasar itulah para PNS bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa kenaikan pangkat, jadi salah kalau dikatakan kenaikan pangkat itu adalah hak, jadi kenaikan pangkat itu merupakan penghargaan pemerintah atas prestasi kerja dan pegabdian PNS, bahkan masih banyak PNS yang belum mendapatkan kenaikan pangkat," paparnya.

Ditambahkan untuk kenaikan pangkat BKD melakukan pendekatan reguler dan pilihan. Kalau reguler, pegawai yang bersangkutan nilainya baik termasuk disiplin kerja maka dia tanpa diberi tahu bisa naik pangkat, hal itu berkat jejaring networking BKD dengan pengelola kepegawaian pada masing-masing dinas instansi.

Khusus untuk pilihan, yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, dimana untuk naik pangkat harus selektif, tapi kelebihannya bisa naik pangkat dua tahun sekali, contoh pranata (IV e) yang sekarang ini jumlahnya ada enam orang.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada PNS harus bisa mengimplementasikan PP Nomor 53/2010 dan PP Nomor 46/2011, khususnya pelaksanaan 17 kewajiban dan 15 larangan harus dipatuhi," tutupnya.(mar/humasprov/bnc)