Menkeu : DAU Ditunda, Tidak Dipotong

JAKARTA – Untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan, pemerintah merasa perlu melakukan pengendalian belanja negara. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 169 daerah pada tahun ini untuk dibawa ke tahun anggaran mendatang.

“Menegaskan berbagai isu mengenai daerah, untuk DAU yang ditunda, tidak dipotong, saya meminjam daerah karena memang tidak ada uangnya, meminjam kepada daerah yang memiliki uang, daerah tetap akan mampu membayar seluruh PNS daerahnya, termasuk guru. Jadi sama sekali tidak benar kalau pemerintah akan menunda pembayaran gaji,” tegas Menkeu saat Raker dengan Banggar DPR RI, Selasa (30/8/2016) sore sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemenkeu.go.id.

Terkait dengan pembahasan RAPBN 2017, pemerintah akan melihat keadaan ekonomi di tahun 2016 sebagai dasar postur penerimaan dan belanja. Selain itu, kondisi ekonomi global juga turut berperan melatari pembentukan RAPBN 2017, misalnya dari sisi pertumbuhan negara maju maupun harga komoditas.

“Untuk membahas RAPBN 2017, perlu melihat yang terjadi di tahun 2016 karena menjadi basis untuk melakukan desain dari sisi penerimaan maupun belanja, update kondisi ekonomi global yang mempengaruhi APBN 2016, perekonomian di negara maju mengalami penurunan, sedangkan beberapa negara berkembang yang bergantung pada komoditas juga masih belum dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara optimal,” jelas Menkeu.

Terpisah, Direktur Dana Perimbangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Rukijo meyakini, dengan penundaan tersebut, pendapatan daerah sampai akhir tahun 2016 memang akan berkurang, namun daerah masih tetap bisa mendanai belanja operasional dan belanja modalnya, termasuk belanja infrastruktur publik.

“Dengan memperhatikan saldo kas pada akhir Juli 2016, perkiraan pendapatan yang akan diterima daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagian DAU dan DBH sampai akhir tahun 2016, maka daerah-daerah yang ditunda penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional dan belanja modal,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Selasa (30/8/2016).

Lebih lanjut ia menguraikan, penundaan penyaluran sebagian DAU ini semestinya tidak mengganggu penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Hal ini mengingat, jumlah DAU yang akan diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran, masih lebih besar dibandingkan kebutuhan belanja gaji PNSD.

“DAU yang diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja gaji PNSD, kecuali untuk lima daerah yang mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil, karena mempunyai DBH dan PAD yang relatif besar,” tutupnya.(nv/as/bnc)