Kaltim Tidak Termasuk Darurat Karhutla, Berau Masuk Dikhawatirkan

SAMARINDA – Kaltim tidak termasuk 6 besar provinsi yang dinyatakan darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal itu diketahui berdasarkan hasil video conference (Vicon) Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dengan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, yang berlangsung di Mapolda Balikpapan.

Walaupun tidak termasuk dalam provinsi darurat karhutla, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata, meminta Pemprov Kaltim harus tetap siaga dalam mengantisipasi bahaya laten karena karhutla setiap tahun pasti ada.

Jajaran Dishut Kaltim sejak jauh hari mulai Pebruari lalu sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya menekankan lebih keras lagi kepada perusahaan hutan dan HTI beserta jajarannya untuk mempersiapkan peralatan yang seyogyanya ada, seperti peralatan karhutla termasuk membina masyarakat peduli api.

"Ini tekankan kembali apabila kita pada saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) kelapangan dan tidak ditemukan peralatan yang dimaksud, maka tidak menutup kemungkinan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHKK dan HTI) akan dikenakan sanksi, minimal sanksi administrasi," tegasnya, Senin (29/8/2019) lalu sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id.

Mengenai titik api (hotspot), Wahyu mengatakan, dari 10 kabupaten/kota, daerah yang dikhawatirkan, yakni Kabupaten Panajam Paser Utara dan Berau dan ada sedikit di Kutai Kartanegara. Untuk di Berau, khususnya di Kecamatan Tanjung Batu lumayan ada, karena disana ada pembukaan lahan.

Untuk hotspot sifatnya fluktuatif, dan apabila terjadi karhutla semuanya sudah siap siaga yang telah dilakukan, baik pihak perusahaan kehutanan maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota.

"Oleh karena itu, kita berikan apresiasi baik kepada perusahan maupun kepada BPBD kabupaten/kota yang telah sigap untuk melakukan pemadaman bisa terjadi karhutla, yang tentunya juga kerjasama masyarakat, babinsa Koramil di daerah," ujarnya.(mar/humasprov/bnc)