Distribusi Listrik Baru 75 Persen

SAMARINDA – Sebagai fungsi kontrol pembangunan daerah, Komisi III DPRD Kaltim melakukan hearing dengan Dinas Pertambangan (Distamben) Kaltim guna membahas progres kinerja dan kegiatan prioritas 2016, di Gedung D lantai 6, DPRD Kaltim, Senin (29/8/2016).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin beserta anggotanya, Sarkowi, Veridiana HW, dan Irwan Faisyal HP mempertanyakan progres program pengembangan listrik pedesaan yang dianggap belum sesuai dengan fakta di lapangan.

Dikatakan Veridiana Wang, secara geografis, sejumlah wilayah yang ada di Kaltim sangat sulit dijangkau PLN.

“Ini menjadi masalah tersendiri. Dari PLN ada semacam egosektoral, belum bisa legowo apabila listrik ini tanpa melalui mereka,” sebut dia sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id.

Secara pribadi, dirinya sangat setuju jika program pengembangan listrik pedesaan dan kegiatan pembangunan sarana listrik pedesaan menjadi prioritas. Selain itu, dia sangat tidak sepakat jika dikatakan pembangunan listrik di Kaltim mencapai 96 persen.

“Karena data dari hasil saya melaksanakan reses, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah masalah listrik,” beber dia.

Hal senada juga disampaikan Sarkowi. Dirinya meminta rincian program yang disampaikan Distamben untuk kemudian dilakukan evaluasi lebih mendalam oleh Komisi III.

“Kami harus tahu secara detil progres program yang telah dilaksanakan. Seperti apa yang dimaksud dengan program diversifikasi energi, kegiatan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta program yang dikerjakan Distamben,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Distamben Kaltim Amrullah mengaku pembangunan listrik belum sepenuhnya merata atau masih ada 25 persen masyarakat belum menikmati listrik. Artinya saat ini distribusi listrik di Kaltim masih 75 persen.

“Gubernur juga sering mengeluhkan hal yang sama. Di tengah melimpahnya SDA, tapi nyatanya masyarakat Kaltim masih banyak yang belum menikmati listrik. Kami sudah membawa masalah ini ke pusat bahkan mengirim surat kepada presiden sudah kita lakukan,” sebut dia.

Sebagai salah satu solusi mengatasi listrik, pihak Distamben akan melakukan perubahan draf penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), salah satunya dengan rencana pembangunan listrik di kawasan bekas tambang.(hms8/bnc)