Post Truth Era, Waspada HOAX?

 

Berdasarakan sumber post truth era merupakan era dimana opini lebih dominan dibanding fakta yang sebenarnya. Individu atau kelompok secara bebas menentukan apa yang dianggapnya paling benar. Hal ini merupakan komoditi, dimana masyarakat menafsirkan sebuah fakta dengan menghilangkan makna sebenarnya menjadi sebuah opini yang nantinya menjadi sebuah narasi dan wacana publik.

Baca Selengkapnya

Perempuan, Politik dan Cinta

 

Dalam berbagai hal terkadang perempuan selalu ditasirkan sosok yang lemah, anggun, molek, serta kiasan estotik yang melekat pada dirinya. Kata perempuan yang terpenggal menjadi [Pe] rempu [an] adalah sebuah proses perilaku untuk "menjadi", yang bisa saja menjadi perempuan yang sesungguhnya dengan segala tanggung jawab yang dimilikinya sebagai pendamping suami dan pengasuh dari anak-anaknya, atau sebuah proses menuju kedewasaan dari sosok perempuan yang dimaksud.

Baca Selengkapnya

60 Pemuda Kaltim Dikukuhkan Jadi Duta Damai Dunia Maya BNPT RI, 2 Diantaranya Asal Berau

 

BALIKPAPAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Komjend. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH mengukuhkan 60 pemuda Kalimantan Timur menjadi Duta Damai Dunia Maya BNPT Republik Indonesia Regional Kalimantan Timur di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (26/07/2018). Dari 60 pemuda yang dikukuhkan itu, 2 diantaranya berasal dari Kabupaten Berau, yakni Armin Beni Pasapan dan Febrianus Felis.

Baca Selengkapnya

Majelis Hakim Yang Mengadili Bupati Berau Gagal Paham

Oleh: Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas
Mantan Ketua Panwaslu Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2007

Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atas perkara yang menyeret Bupati Berau dengan Reg. Perk. Nomor: PDM- 113/Berau/Ep.3/07/2018 tanggal 04 Juli 2018, atas nama terdakwa H. Muharram, S.Pd, MM. Bin (Alm) Supu yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 71 (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, belum mengimplementasikan sebuah proses peradilan yang dibangun berdasarkan nilai kebenaran materil, bahkan majelis hakim secara nyata dapat dikatakan gagal paham.

Baca Selengkapnya