Warga Pulau Panjang Terancam Gagal Terima Bantuan Bansos

TANJUNG REDEB – Upaya Pemkab dan DPRD Berau untuk membantu korban penggusuran di Jalan Pulau Panjang melalui dana bantuan sosial (bansos) APBD Berau, terancam gagal. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah usai menyerahkan sumbangan kepada 35 Kepala Keluarga korban penggusuran.

“Kemarin, kami sudah melaksanakan rapat dengan Pemkab. Jadi, kami minta Pemkab membantu mereka (korban penggusuran-red), paling tidak merelokasi atau menyediakan lahan baru karena banyak yang tidak memiliki rumah,” ujar Syarifatul Sya’diah kepada beraunews.com, Jum’at (3/6/2016) tadi sore.

Terkait bansos, Sari (sapaan akrab Ketua DPRD-red) mengatakan, dalam memberikan bansos, Pemkab tetap harus patuh dengan aturan yang ada, yakni warga yang terkena bencana seperti kebakaran, puting beliung, banjir dan lainnya, lebih utama disebabkan oleh faktor alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia.

“Kami dengar sendiri dari Kesra (Bagian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Berau-red) bahwa bansos yang berasal dari Dinas Sosial, yang bisa dibantu ialah warga yang terkena musibah atau bencana alam. Kalau penggusuran ini, korbannya belum dianggap korban bencana alam,” jelasnya.

Padahal korban penggusuran ini, menurut Syarifatul, memiliki dampak sosial yang lebih besar ketimbang warga yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran atau bencana alam lainnya.

“Padahal, menurut kaca mata kami, justru daripada korban kebakaran, ini lebih terasa. Kalau korban kebakaran, tanahnya kan gak hilang dan paling rumahnya aja yang hilang. Kalau ini kan, rumahnya, tanahnya, juga hilang dan tidak bisa dimiliki lagi,” tutupnya seraya berharap Pemkab tetap berupaya mencari jalan membantu kesulitan warga disana.

Sebelumnya, dalam rapat terbuka antara DPRD dengan Pemkab Berau di ruang Rapat Gabungan Komisi, Sekretariat DPRD Berau, Kamis (2/6/2016) kemarin, Bupati Berau Muharram menginstruksikan Bagian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Berau untuk mencarikan celah dari dana bansos untuk membantu warga tersebut.

“Saya ingin mereka dibantu 1 KK untuk 1 Kapling lahan. Apakah bisa dibantu melalui dana bansos, kalau tidak kita keliling meminta bantuan dari pengusaha yang ada di Berau. Sebelum eksekusi, sebanyak 15 orang menghadap ke saya, mereka hanya minta dua permohonan, yakni eksekusi ditunda hingga selesai lebaran, tapi saya gagal. Tinggal permintaan kedua, yakni meminta agar pemerintah bisa membantu menyediakan lahan untuk membangun rumah lagi. Saya minta Kesra mempelajari ini,” beber Bupati.

Apabila permintaan kedua warga Pulau Panjang ini tidak dapat diakses menggunakan bansos, Muharram telah memikirkan alternatif lain, yakni ia berencana mengumpulkan seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Berau untuk turut membantu menyediakan lahan.

“Kalau tidak, kita meminta bantuan dari pengusaha yang ada di Berau. Kita minta para pengusaha ikut menyumbang, yakni 1 kapling per satu pengusaha. Tidak satu tempat, tidak masalah. Nanti warga sendiri yang membangun rumah mereka,” pungkasnya.(sai)