Pro Kontra Pemindahan Lokasi Rumah Sakit

TANJUNG REDEB – Pro kontra terhadap kebijakan pemerintah dinilai Bupati Berau, Muharram merupakan hal biasa. Namun sebagai pemimpin, diakuinya harus bisa menempatkan diri untuk melihat semua persoalan dari segala arah.

Seperti rencana untuk pedagang pasar subuh di pasar Sanggam Adji Dilayas . Disatu sisi jelas kebijakan itu ditentang hampir semua pedagang pasar subuh. Tapi disisi lain banyak pesan singkat yang masuk ke telepon seluler Bupati yang menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut.

Artinya pro kontra pasti akan ada dalam satu kebijakan berdasarkan kepentingan masing-masing. Termasuk soal rencana pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit umum yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Ada sinyal rencana tersebut memang bakal dibangun di Kecamatan Sambaliung. Tentu bukan tanpa pertimbangan sama sekali.

“Ada persoalan yang begitu saya dalami memang ternyata cukup rumit soal lahan dari rencana awal di lahan eks Inhutani,” ungkap Muharram.
Bahkan diungkapkannya, saat masih menjadi unsur pimpinan di DPRD Berau, dirinyalah yang menekan Inhutani sampai akhirnya mengakui bahwa memang sudah tidak punya hak lagi atas lahan yang dihibahkan ke Pemkab Berau tersebut.

Artinya, Inhutani tidak punya hak atas lahan seluas 10 hektar yang konon diberikan dan direncanakan jadi lahan pembangunan rumah sakit baru itu. Dengan demikian, berdasarkan aturan, otomatis lahan tersebut kembali ke negara. Namun faktanya ada banyak warga yang kemudian menempati dengan membangun rumah dan tanaman.

Kemudian jika dianggap lebih mudah mengambil lahan dengan ganti rugi atas lahan dan bangunan serta tanam tumbuh yang ada, Muharram menyebutkan hal itu salah. Sebab, Pemkab Berau tidak bisa membebaskan lahan dengan mengganti rugi atas lahan yang tidak punya legalitas sama sekali seperti surat sertifikat.

“Sementara kalau warga yang ada mengurus sertifikat berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian jika sudah ada sertifikatnya berapa harga yang akan dipasang, paling kecil disana sudah 500 ribu per meter, kali 10 hektar apa tidak 50 miliar,” jelasnya.

Dengan biaya sebesar itu, tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, apalagi dengan posisi APBD Berau yang diprediksi bakal menurun. Kemudian ada pengusaha yang menawarkan lahan seluas 10 hektar secara gratis.

“Kalau kemudian ada dampak ekonomis bagi lahan lainnya yang dimiliki oleh si pemberi lahan, saya pikir wajarlah, namanya sedekah biasanya diberikan penggantinya oleh Tuhan,” sambungnya. Pertimbangan lain yakni, untuk mengurai kemacetan yang sekarang sudah bisa dilihat.
Jika arah pembangunan terbagi tentu pemandangan macet seperti disimpang Jalan Durian dan Jalan Pulau  Panjang dapat diminimalisir.

“Kadang bisa sampai 3 kali lampu merah baru bisa lewat dijalan itu. Nah, jika arah pembangunan bisa dibagi tentu kita bisa meminimalisir masalah ini,” pungkasnya.(ana)