Kisruh Tata Letak DCS, Ini Penjelasan KPU Berau

 

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau memastikan jika tak ada satupun Daftar Calon Sementara (DCS) partai politik di wilayah kerjanya, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kepastian ini disampaikan KPU Berau guna menjawab kekisruhan tata letak DCS yang telah diumumkan KPU Berau pada 12-14 Agustus 2018 lalu.

Ketua KPU Berau, Roby Maula kepada beraunews.com, Kamis (23/08/2018) mengatakan, guna menjamin azas kepastian hukum, maka dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu, pihaknya selalu berpedoman pada aturan atau regulasi kepemiluan. Dan terkait tata letak DCS, pihaknya bekerja secara hirarkis berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018, Surat Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 (Pedoman Teknis) hingga Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 (Petunjuk Teknis).


“Ketika putusan KPU RI mencerminkan PKPU Nomor 20/2018, maka KPU Berau dalam penetapan DCS betul-betul memperhatikan secara gamblang apa yang sudah ditetapkan KPU RI dalam menetapkan susunan tata letak yang diserahkan partai politik, sebagai sebuah implementasi dari PKPU yang telah ditetapkan. Jadi DCS KPU RI adalah patron kami di KPU Berau untuk menyusun DCS di Kabupaten Berau,” tegasnya diamini Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Berau, Rita Noratni.

Kisruh tata letak DCS ini, tambah Roby, seharusnya tak perlu terjadi. Pasalnya, setiap partai politik sudah mempunyai operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yang berarti seluruh partai politik sudah memiliki filter dalam menyusun tata letak DCS.

“Silon sebagai filter awal kita dalam melihat susunan tata letak itu, karena operator Silon masing-masing partai politik yang menyusun itu. Ketika susunan tata letak tidak memenuhi syarat, tentu saja sistem silon yang akan memberi tahu terlebih dahulu. Artinya, tidak mungkin operator Silon di masing-masing partai akan mengajukan DCS ke kami (KPU-red), jika sistem Silon menyatakan TMS,” tegasnya lagi.

Terkait adanya tanggapan masyarakat yang mengatasnamakan “Masyarakat yang Mendukung Penegakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 Poin (c) dan (d) dan Pasal 6 Ayat 3”, Roby membenarkan adanya tanggapan masyarakat tersebut. Dikatakannya, sebagaimana tahapan pemilu, pada 12-21 Agustus 2018 merupakan tahapan bagi pihaknya menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Dan, pihaknya memang ada menerima surat resmi tanggapan masyarakat mengenai susunan tata letak DCS.

Namun demikian, lanjut Roby, dalam surat tersebut belum dilengkapi alamat yang jelas maupun nama partai politik hingga daerah pemilihan yang ditanggapi pelapor. Hal ini penting dilampirkan, agar pihaknya mudah memberikan jawaban terhadap tanggapan yang diberikan.

“Kita akan menanggapi surat tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan KPU, dengan cara meminta klarifikasi dari partai politik terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada 22-28 Agustus 2018. Dan penyampaian klarifikasi dari partai politik akan dilakukan pada 29-31 Agustus 2018. Artinya, hingga hari ini, KPU belum ada melakukan apapun terhadap proses DCS itu, karena tahapannya yang belum ditentukan. Kami akan memberikan pemberitahuan jika ada DCS yang tidak memenuhi syarat pada 1-3 September 2018,” tandasnya.(NR. Dewi/bnc)