Parpol Tak Dapat Lagi Ganti Calegnya, Ini Kondisinya

TANJUNG REDEB – Dalam kondisi apapun, partai politik dipastikan tak dapat mengganti Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diajukannya jika sudah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Berau, Roby Maula saat dikonfirmasi beraunews.com, Kamis (26/07/2018) sore terkait status khusus Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg).

Dikatakan Roby, ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018. Dimana, saat DCT memang sudah tak ada toleransi apapun untuk mengganti caleg, termasuk ketika caleg meninggal dunia. Sementara, dalam masa Daftar Calon Sementara (DCS), ada kondisi dimana partai politik juga tak dapat mengganti bacalegnya.

Baca Juga : Bawaslu RI Umumkan Identifikasi Bacaleg Terpidana Korupsi, Berau Tak Ditemukan?

“Dalam masa DCS, partai tidak dapat mengganti bacalegnya hanya jika bakal calon laki-laki yang mengundurkan diri dan jika bakal calon perempuan yang mengundurkan diri, pengunduran dirinya tidak mempengaruhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan,” bebernya.

Lalu dalam kondisi apa partai politik masih dapat mengganti bacalegnya? ? Ditanya begitu, Roby mengatakan, partai politik hanya dapat mengganti bacalegnya dalam masa DCS. Penggantian bacalegpun hanya dapat dilakukan terhadap 6 kondisi, yakni :

  1. Terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
  2. Terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  3. Terdapat bakal calon yang meninggal dunia;
  4. Terdapat bakal calon perempuan yang mengundurkan diri, dimana pengunduran dirinya mempengaruhi kuota 30% keterwakilan perempuan;
  5. Terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar partai politik, ganda daerah pemilihan, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan; serta
  6. Terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga : Bacaleg Tak Sampaikan Status Terpidana Bakal Ketahuan KPU Berau

“Jadi kami tegaskan, 31 Juli 2018 adalah batas akhir partai memberikan perbaikan syarat bacalegnya termasuk bagi bacaleg berstatus khusus, jika tak ingin partai politik menanggung kerugian,” tandasnya.(NR. Dewi/bnc)