Bacaleg Tak Sampaikan Status Terpidana Bakal Ketahuan KPU Berau

TANJUNG REDEB – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengeluarkan Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil identifikasi tersebut, tak satupun berasal dari Kabupaten Berau.

Saat dikonfirmasi beraunews.com, Kamis (26/07/2018) sore, Ketua KPU Berau, Roby Maula mengimbau agar partai politik segera melakukan koreksi diinternalnya masing-masing untuk melengkapi dan atau mengecek apakah terdapat bacaleg yang menyandang status khusus. Pasalnya, jika tak dilakukan dan atau Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ditemukan tak jujur terhadap status khususnya, dipastikan akan menjadi kerugian bagi partai politik itu sendiri.

Status khusus yang dimaksud, lanjut Roby, tak hanya terbatas pada mantan terpidana korupsi, melainkan juga terhadap mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Hal tersebut telah diatur dalam surat KPU Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 dan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

“Mengingat mekanisme pencalonan yang sudah berbasis online (Silon-red), maka kami imbau bacaleg dapat terbuka, jujur dan kooperatif kepada partainya, sehingga akan memudahkan partai dalam mengambil langkah terkait dengan bacaleg yang bersangkutan,” imbuhnya.

Baca Juga : Bawaslu RI Umumkan Identifikasi Bacaleg Terpidana Korupsi, Berau Tak Ditemukan?

Jika ada bacaleg yang berupaya menyembunyikan atau tidak jujur terkait status khususnya, lalu bagaimana? Ditanya begitu, Roby mengatakan, Insya Allah pihaknya meyakini tetap akan terdeteksi dan atau diketahui juga. Pasalnya, selain pihaknya yang akan melakukan verifikasi pada 1-7 Agustus 2018, pihaknya juga akan dibantu kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga rumah tahanan dengan sepengetahuan Panitia Pengawas (Panwas) Berau. Tak hanya itu, KPU Berau juga akan dibantu oleh KPU Kaltim yang juga bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga rumah tahanan di tingkat provinsi.

“Jadi kami tegaskan, 31 Juli 2018 adalah batas akhir partai memberikan perbaikan syarat bacalegnya. Untuk itu, kami sarankan, lebih baik jujur sekarang daripada nanti diketahui saat pengumuman publik setelah tanggal 7 Agustus 2018 melalui media massa yang ada di Berau, website hingga pengumuman di jejaring sosial guna meminta tanggapan masyarakat terhadap para bacaleg,” tegasnya.

“Yang jelas, bagi bacaleg berstatus khusus, maka berdasarkan Surat KPU RI Nomor 741 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 961, yang bersangkutan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg pada Pemilu 2019,” tambahnya.

Sementara, untuk mantan terpidana di luar status khusus, dikatakan Roby, jika bacaleg tersebut masih memenuhi syarat sebagai caleg. Hanya saja, yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Persyaratannya, yakni menyertakan status mantan terpidana di riwayat hidup, memberikan surat putusan pengadilan mengenai kasus yang dijalaninya, memberikan surat keterangan dari rutan atau lapas bahwa dia sudah menjalani masa hukuman, mengumumkan di media lokal atau nasional dimana buktinya diberikan kepada kami, serta surat pernyataan dari pimpinan media tersebut bahwa yang bersangkutan sudah mengumumkan,” tutupnya.(NR. Dewi/bnc)