Bawaslu RI Umumkan Identifikasi Bacaleg Terpidana Korupsi, Berau Tak Ditemukan?

 

TANJUNG REDEB – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, pada Rabu (25/07/2018) mengeluarkan Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil identifikasi, diketahui terdapat 192 Bakal Calon Legislatif (bacaleg) merupakan mantan terpidana korupsi, yang tersebar di 9 Provinsi, 92 Kabupaten dan 11 Kota.

Yang menarik, dari hasil identifikasi tersebut, tak satupun berasal dari Kabupaten Berau, sementara santer terdengar ada beberapa bacaleg menyandang status khusus tersebut. Dikonfirmasi beraunews.com, Kamis (26/07/2018) sore terkait hal ini, Ketua KPU Berau, Roby Maula mengatakan, belum teridentifikasinya bacaleg berstatus khusus di Berau, terjadi lantaran belum lengkapnya pemberkasan syarat pencalegan yang diserahkan oleh partai politik.

Belum lengkapnya syarat pencalegan ini, dikatakan Roby, memang tak masalah. Pasalnya, perbaikan dan kelengkapan syarat pencalegan memang diberikan waktu dari tanggal 19 sampai 31 Juli 2018.

“Atas dasar belum lengkapnya dokumen persyaratan itulah, makanya kita belum dapat mendeteksi apakah ada bacaleg yang memiliki status khusus mantan terpidana korupsi atau tidak. Namun, saat ini kami bisa sampaikan bahwa, baru ada 1 orang bacaleg yang dalam formulir BB.1 menyampaikan terkait mantan terpidana korupsi,” ujarnya.

 

Namun demikian, tambah Roby, bukan berarti hanya 1 orang bacaleg saja yang memiliki status khusus tersebut. Pasalnya, status khusus tak hanya untuk mantan terpidana korupsi, melainkan masih ada 2 status khusus lainnya, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Status khusus ini, dikatakan Roby, telah diatur dalam surat KPU Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 dan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

“Sebenarnya masih banyak bacaleg yang belum mengisi atau menyampaikan status khususnya. Tapi saat ini, kami belum bisa mengumumkan siapa saja bacaleg yang memiliki status khusus tersebut. Tapi yang jelas, nanti akan kami umumkan secara terbuka setelah tanggal 7 Agustus 2018,” tegasnya.

“Saat ini, kami masih memberi kesempatan kepada partai politik hingga 31 Juli 2018 untuk memperbaiki syarat pencalegan. Yang jelas, bagi bacaleg berstatus khusus, maka berdasarkan Surat KPU RI Nomor 741 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 961, yang bersangkutan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg pada Pemilu 2019,” tandasnya seraya mengimbau agar partai politik segera melakukan koreksi diinternalnya masing-masing untuk melengkapi dan atau mengecek apakah terdapat bacaleg yang menyandang status khusus.(NR. Dewi/bnc)