Bupati Muharram Merasa “Dijebak”, Ini Jawaban Panwas Berau

 

TANJUNG REDEB – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Berau akhirnya menggelar jumpa pers guna menanggapi pernyataan Bupati Berau, Muharram terkait status tersangka dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018. Jumpa pers yang digelar di Sekretariat Panwas Berau, Selasa (26/06/2018) tersebut, selain dihadiri seluruh komisioner Panwas, juga dihadiri penyidik Polres Berau sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dihadapan para awak media, Ketua Panwas Berau, Nadirah menegaskan, jika proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan Bupati Berau, Muharram saat kampanye Isran Noor (Calon Gubernur Kaltim-red) pada Rabu (23/05/2018) di rumah pribadi Muharram di Jalan Al Bina, seluruhnya telah sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Meski beliau (Muharram-red) merupakan Ketua DPD PKS Berau, tapi statusnya juga sebagai Bupati. Dan jabatan Bupati itu melekat. Kemanapun beliau, itu adalah jabatan negara. Ditambah lagi, beliau bukan tim kampanye, tapi beliau pada saat itu berkampanye, maka Pasal 188 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang dilanggar beliau, dalam hal ini pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” bebernya diamini 2 orang komisioner Panwas Berau lainnya, Tamjidillah Noor dan Marwan Toni.

Lalu bagaimana dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10/2016 yang mengatur secara khusus, jika jabatan Bupati boleh ikut berkampanye, dibandingkan Pasal 71 yang mengandung makna lebih umum tentang definisi pejabat negara sebagaimana disampaikan Bupati? Ditanya seperti itu, Nadirah mengatakan, Gubernur, Bupati atau Walikota memang diperbolehkan melakukan kampanye sepanjang mendapatkan izin cuti sebelum 12 hari dari hari kampanye dan izin cutinya itu selama hari kerja hanya 2 hari.

“Beliau memang mengatakan itu pelanggaran administrasi, tapi kita kembali lagi ke Pasal Pasal 188 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10/2016. Sebab, Bupati itu pejabat negara, makanya masuk tindak pidana pemilihan, ditambah lagi beliau tidak masuk tim kampanye,” jelasnya.

“Kita juga sudah ada contoh kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan Kepala Kampung Biduk-Biduk, yang juga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tambahnya.

Ketika ditanya adakah aturan bagi seorang kepala daerah harus masuk dalam tim kampanye ketika ingin berkampanye, sementara Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10/2016, cukup dengan izin cuti saja, Nadirah sekali lagi menegaskan jika Bupati adalah pejabat negara yang melekat sebagaimana yang diatur Pasal 71.

“Sekali lagi, jabatan Bupati itu melekat. Kemanapun beliau, itu adalah jabatan negara,” tegasnya.

Terkait pernyataan Bupati, jika Panwas Berau tak pernah melakukan pleno untuk memutuskan apakah ini pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana amanah Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 14/2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada, Nadirah dengan tegas membantahnya.

Dikatakannya, dalam memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati tersebut, Panwas maupun Panwascam Tanjung Redeb, telah melakukan rapat pleno. Dimana, Panwascam melakukan 1 kali pleno, sementara pihaknya melakukan beberapa tahapan, yakni pleno 1, pleno 2 serta pembahasan 1 dan pembahasan 2.

“Setelah ada temuan tersebut, Panwascam melakukan pleno dan meneruskannya ke Panwas. Selanjutnya, kami membuat pleno lagi. Tanggal 3 Juni 2018, kami meneruskan hasil pleno Panwas Kabupaten kepada penyidik Polres Berau. Jadi pada prinsipnya sudah ada pleno,” katanya.

Baca Juga : Ditetapkan Tersangka, Bupati Muharram Merasa “Dijebak”

Terkait konsultasi yang dilakukan Bupati pada akhir Maret 2018 silam kepada 2 orang Komisioner Panwas Berau, yakni Marwan Toni dan Nadirah, yang memberi ruang untuk menghadiri acara tersebut, tanpa harus ada izin cuti sepanjang di luar jam kerja, bukan hari kerja, Nadirah mengakui jika Bupati memang ada berkonsultasi terkait hal tersebut. Dikatakannya, terkait pernyataan yang katanya pihaknya ada memberikan pendapat seperti itu, pihaknya tak akan memberikan statement yang lebih terkait hal tersebut. Yang jelas, dikatakan Nadirah, saat itu dirinya bukan memperbolehkan Bupati melakukan kampanye di jam kerja, melainkan di hari kerja.

Bahkan menurut pengakuannya, saat itu, ia juga mengatakan, akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur terkait konsultasi yang dilakukan Bupati. Selain itu, lanjut Nadirah, materi konsultasi Bupati itu, peristiwanya sudah lewat atau beda peristiwa. Beda peristiwa dimaksud, yang ditanyakan Bupati saat itu, adalah kampanye saat di Bumi Segah, bukan pada saat kampanye di Al Bina yang belakangan terjadi pelanggaran.

“Jadi kita meluruskan, semua proses penanganan yang kami lakukan ini, semua sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan. Jadi yang kita bahas ini adalah pelanggaran yang terjadi di rumah pribadi Pak Muharram (Al Bina-red). Dan hal itu juga sudah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/729/Otda tanggal 29 Januari 2018 tentang penegasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018, yang pasti juga sudah dipegang oleh Bupati. Sebab edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati, walikota yang mengatur hari kerja dan kapan bupati boleh kampanye,” imbuhnya.

Apakah dugaan pelanggaran ini merupakan temuan Panwas atau laporan masyarakat, Nadirah menjawab, pada awalnya memang ada masyarakat yang menyampaikan laporan secara lisan, baik kepada Panwascam maupun kepada Panwas. Saat itu, pelapor diminta pihaknya untuk membuat laporan secara resmi, namun yang bersangkutan tidak berani. Lantaran yang bersangkutan tak berani dan pada saat kejadian tersebut, Panwascam Tanjung Redeb memang berada di lokasi, maka pelanggaran tersebut, kami jadikan temuan.

“Kami sudah suruh melapor, tapi dia tak berani. Nah itu akhirnya menjadi temuan pengawas pemilu,” tandasnya seraya berharap, agar seluruh pihak menghargai proses yang sedang berjalan dan masuk ranah penyidikan.(bnc)