Ditetapkan Tersangka, Bupati Muharram Merasa “Dijebak”

 

TANJUNG REDEB – Sejak 21 Juni 2018, Polres Berau telah menetapkan Bupati Berau Muharram sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai tersangka dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018.

Menanggapi status tersangka yang disematkan kepadanya itu, Muharram menggelar jumpa pers di rumah jabatan Bupati Berau, Senin (25/06/2048) sore. Dalam penjelasannya, Muharram mengaku heran dengan kasus ini. Pasalnya, saat ia menghadiri acara silaturrahmi dan buka puasa bersama Isran Noor (Calon Gubernur Kaltim-red) pada Rabu (23/05/2018) di rumah pribadinya di Jalan Al Bina, dirinya sama sekali tak menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya sebagai Bupati.

“Rumah, mobil hingga sopir, semuanya dari saya pribadi selaku Ketua DPD PKS Berau. Bukan dari fasilitas Negara. Saya juga tak bawa ajudan loh,” tuturnya dihadapan para wartawan.

Selain itu, lanjut Muharram, jikapun dalam acara tersebut, dirinya dinilai melakukan kampanye, maka seharusnya hanya pelanggaran administrasi yang dilanggarnya. Sebab, kalaupun jabatan Bupati dinilai melekat pada dirinya, itupun tak dapat dipersalahkan.

“Anggaplah jabatan Bupati melekat pada saya saat hadiri acara itu, tapi apakah sebagai Bupati tak boleh berkampanye, bukankah Bupati adalah jabatan politis yang memang diperbolehkan melakukan kampanye sebagaimana amanah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada,” jelasnya.

“Hanya saja, izin cuti saya akui memang tak saya miliki, tapi sekali lagi, harusnya ini hanya pelanggaran administrasi yang menjadi ranahnya Panwas, bukan malah dipidanakan ke ranah kepolisian. Jadi, menurut saya ini terlalu dipaksakan banget dan perlu dicatat, Panwas Berau tak pernah melakukan pleno untuk memutuskan persoalan ini apakah pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana amanah Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 14/2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada,” tambahnya.

 

Terkait izin cuti yang tak dimilikinya, Muharram mengatakan, izin cuti memang tak diurusnya, lantaran berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukannya pada akhir Maret 2018 silam kepada 2 orang Komisioner Panwas Berau, yakni Marwan Toni dan Nadirah, jelas ada ruang yang telah diberikan kepada dirinya untuk menghadiri acara tersebut, tanpa harus ada izin cuti.

“Saat itu kedua orang Panwas mengatakan, jika saya boleh menghadiri acara tersebut sepanjang di luar jam kerja, bukan hari kerja. Saya anggap Panwas bukan anak kecil, perkataan Panwas terhadap seorang Bupati, menurut saya adalah hukum,” tegasnya.

“Belakangan, setelah hal ini menjadi dugaan pelanggaran, Panwas memang ada mengklarifikasi, itupun atas dasar pertanyaan saya melalui WhattApp yang dapat menjadi alat bukti. Pertanyaan saya dijawab oleh Nadira (Ketua Panwas Berau-red), bahwa yang dimaksud saat konsultasi itu adalah hari kerja, tapi Pak Marwan sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu jika boleh di luar jam kerja. Andai saja Panwas mengklarifikasi sebelum acara berlangsung, maka saya tak akan berani hadiri acara tersebut,” tambahnya lagi.

Lalu bagaimana pandangan Muharram terkait kasus ini? Muharram mengatakan, meski belum mengetahui secara persis, namun dirinya beserta DPP dan DPW PKS, juga bertanya-tanya, apakah kasus ini murni sebagai upaya penegakan hukum atau lebih kepada tekanan politik.

“Seolah-olah saya ini mau dijebak dan dijadikan sebagai tersangka. Masa kekeliruan Panwas memberikan masukan kepada saya bahwa saya boleh hadir di luar jam kerja, lalu saya yang mau dijadikan korban. Jadi status tersangka saya ini, murni ulah Panwas sendiri,” tandasnya.

Untuk diketahui, Muharram sendiri ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016, yakni membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.(bnc)