Catat, Spanduk Kampanye Calon Kepala Daerah Tak Boleh Disertai Foto Presiden

 

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau menegaskan, larangan pembuatan Alat Peraga Kampanye (Algaka) disertai memasang foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Ketua KPU Berau, Roby Maula mengatakan, sebelum dilakukan pemasangan algaka baik berupa spanduk, baliho, umbul-umbul, stiker, dan segala atribut kampanye, diharapkan seluruh tim pemenangan maupun pasangan calon bisa mempelajarinya terlebih dahulu aturan teknis kampanye yang sudah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4/2017.

Pasalnya, lanjut Roby, pada Pasal 29 Ayat 3 secara tegas diatur larangan mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Aturan tersebut, lanjut Roby, diberlakukan agar tidak ada pasangan calon kepala daerah atau partai politik merasa berhak atau mengklaim bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya milik mereka saja. Menurutnya, semua orang berhak merasa memiliki Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara.

“Makanya KPU melarang dalam bahan kampanye menggunakan foto presiden dan wakil presiden. Larangan itu secara jelas diatur dalam PKPU, dan berlaku untuk semua alat peraga kampanye. Sebab Presiden dan Wakil Presiden merupakan simbol negara, bukan milik pihak tertentu,” tegasnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (03/02/208).

Baca Juga : Algaka Paslon Gubernur dan Wagub Dinilai Curi Start

Namun demikian, tambah Roby, ikapun ada pihak yang mencantumkan foto presiden dan wakil presiden dalam algakanya, pihaknya tak bisa menertibkan algaka tersebut. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, KPU dn Panwaslu selaku penyelenggara pemilu, baru bisa mengatur terkait algaka itu, tiga hari setelah penetapan pasangan calon kepala daerah (12 Februari 2018-red), atau saat memasuki masa kampanye pada tanggal 15 Februari 2018 hingga tanggal 23 Juni 2018.

“Di situlah kami baru bisa masuk sebagai penyelenggara untuk menertibkan," ujarnya.

 

Terpisah, Ketua Panitai Pengawas Pemilu (Panwslu) Berau, Nadirah menilai, pencantuman foto presiden dan wakil presiden dalam algaka paslon dikhawatirkan dapat membuat ketidaknetralan presiden dan wakil presiden. Oleh kerena itu, jika ditemukan pencantuman foto presiden dan wakilnya dalam algaka selama masa kampaye, maka pihaknya akan segera mengambil langkah tegas.

“Kami akan menyurati tim pemenangan atau sekretariat mereka untuk segera melepas algaka itu, karena itu termasuk bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU,” tandasnya.(hnf/bnc)