MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Hetifah : Ambang Batas Tak Akan Memunculkan Capres Tunggal

 

JAKARTA – Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK bersifat final dan mengikat.

"Hari ini MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini," kata Hetifah, Kamis (11/01/2018) dalam press rilis yang dikirimkannya ke beraunews.com.

Hetifah menyampaikan, sesungguhnya pengaturan ambang batas bukan dimaksud untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap beberapa pihak. Ia menjelaskan justru UU Pemilu ini tidak membolehkan munculnya capres tunggal.

"Misalnya pada pasal 229 ayat (2) disebutkan KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu; atau pendaftaran 1 (satu) pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon," jelas politisi Dapil Kaltim-Kaltara ini.

Dikabarkan, MK menolak uji materi pasal 222 yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

MK menimbang bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen.

Dengan ditolaknya uji materi yang diajukan Partai Idaman tersebut, ketentuan pasal 222 tak berubah dan dinyatakan sah, atau dengan demikian, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2019 mendatang.

Meski demikian, MK mengabulkan permohonan Partai Idaman terhadap uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) UU Pemilu. Dengan dikabulkannya permohonan ini, partai lama peserta Pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Arief.(bnc)