Rekrut Anggota PPK 5 Orang Untuk Pilgub Kaltim, KPU Langgar Aturan?

 

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, telah menetapkan jumlah rekrutan untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 orang untuk setiap kecamatan. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12/017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Sementara Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum mengatur jika anggota PPK hanya sebanyak 3 orang. Lalu apakah rekrutmen 5 orang calon anggota PPK, bertentangan dengan UU Pemilu?

Ditanya beraunews.com seperti itu, Ketua KPU Berau, Roby Maula memastikan jika rekrutan 5 orang calon anggota PPK berdasarkan PKPU Nomor 12/2017, tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Pasalnya, ketika PKPU diterbitkan, tentu saja sudah ada kesepahaman antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI.

“Jadi kami yakini ini semua sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian secara tegas mengatakan, jika langkah KPU Kaltim merekrut 5 orang calon anggota PPK sudah sejalan dengan Undang-Undang. Pasalnya, PPK yang direkrut KPU Kaltim adalah PPK untuk Pilkada (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), bukan PPK untuk Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres 2019).

“Jadi maksud saya, PPK Pilkada itu, cantolannya Undang-Undang Pilkada Nomor 10/2016, sementara PPK Pemilu, cantolannya UU Pemilu Nomor 7/2017,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Pilkada Nomor 10/2016, dikatakan anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI ini, jelas disebutkan jika anggota PPK memang sebanyak 5 orang.

“Jika UU Pemilu Nomor 7/2017, anggota PPK memang hanya 3 orang,” tandasnya.(bnc)