Mau Ikut Pemilu 2019, Wajib Tahu Ini

 

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau menggelar Sosialisasi Teknis Tata Cara Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU Berau, Sabtu (30/09/2017). Sosialisasi tersebut dihadiri parpol peserta pemilu 2014 dan parpol pendatang baru.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Berau, Nana Mailina mengatakan, pihaknya baru menggelar sosialisasi ini setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan KPU RI pada tanggal 20 September 2017.

Dalam verifikasi, dikatakan Nana, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan parpol, diantaranya sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu, partai politik wajib memasukkan data partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Setelah itu, parpol harus mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol, untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.

“Parpol yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Hal ini sudah jelas tertuang pada Pasal 13 PKPU Nomor 11/2017,” bebernya.

 

Data yang dimasukkan ke Sipol untuk parpol di tingkat kabupaten, jelas Nana, terdiri dari data kepengurusan parpol di kabupaten dan kecamatan, data keanggotaan parpol tingkat kabupaten/kota serta data pendukung sebagai pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu.

Data pendukung untuk parpol tingkat kabupaten/kota tersebut, dijelaskan Nana, yakni Pertama berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang parpol. Kedua, memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol. Ketiga, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan sampai berakhirnya tahapan Pemilu. Keempat, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar parpol kepada KPU, serta terakhir menyerahkan nomor rekening atas nama parpol kepada KPU.

“Syarat 30 persen keterwakilan perempuan kini sudah mengalami perubahan. Dimana kewajiban untuk 30 persen hanya berlaku untuk partai di tingkat pusat, sementara untuk partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota cukup memperhatikan keterwakilan perempuan. Artinya, tidak lagi wajib 30 persen keterwakilan perempuan untuk partai di tingkat kabupaten, hanya saja tetap harus ada,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/*bnc)