Verifikasi Faktual Hanya Bagi Parpol Baru

 

TANJUNG REDEB – KPU Kaltim memastikan akan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, yang dimulai pada 1 Oktober 2017 mendatang.

Komisioner Divisi Hukum KPU Kaltim, Viko Januardhy mengatakan, untuk verifikasi parpol peserta pileg 2019 mendatang, KPU hanya akan memverifikasi ulang parpol peserta Pemilu 2014 yang akan kembali mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Sementara untuk parpol baru, selain dilakukan verifikasi administrasi, juga akan dilakukan verifikasi faktual.
 
“Partai yang pernah verifikasi faktual, tidak perlu diverifikasi lagi atau otomatis sebagai peserta pemilu 2019. Namun, partai-partai tersebut tetap diteliti secara administrasi. Verifikasi faktual akan dilakukan bagi parpol-parpol baru saja. Jadi, partai-partai baru sudah bisa bersiap untuk verifikasi,” jelas Viko saat berkunjung ke redaksi beraunews.com, didampingi Vidi Gatot Setiabudi dari Sekretariat KPU Kaltim, dan Ketua KPU Berau, Roby Maula, disela-sela kegiatan supervisi dan monitoringnya ke KPU Berau, beberapa waktu lalu.
 
Vico menambahkan, saat ini ada 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk 12 parpol peserta pileg 2014. Dengan demikian, mengacu hasil verifikasi pileg 2014, maka ada 12 parpol yang otomatis lolos masuk menjadi peserta Pemilu 2019, dan hanya dilakukan verifikasi administrasi.
 
“Sementara 61 parpol lainnya akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk ditetapkan mana partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2019,” ujarnya.
 
Untuk diketahui, dikatakan Vico, berdasarkan amanah Undang-Undang Pemilu, maka pada pileg 2019 itu, verifikasi faktual dilakukan secara populasi. Artinya, seluruh Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol akan dicek KPU secara langsung ke lapangan. Berbeda dengan saat pileg 2014 yang hanya mengambil sampel KTA saat verifikasi faktual.
 
“Wajib bagi kami untuk melakukan verifikasi faktual 100 persen kartu tanda anggota parpol, dan kami pastikan kami siap untuk itu. Panwas pun akan mengawasi tugas kami hingga tingkat terbawah. Yang jelas, kami sedang menunggu PKPU (Peraturan KPU) yang mengatur tentang parpol untuk pemilu 2019 yang saat ini sedang dalam tahap uji publik sebelum disahkan akhir Agustus 2017 ini,” tutupnya.(*bnc)