KNPI Berau Datangi Kesbangpol

TANJUNG REDEB – Harapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau agar kepengurusan DPD KNPI Berau Periode 2016-2019 dapat segera melakukan pendaftaran, dijawab KNPI.

Ketua KNPI Berau, Sakirman bersama pegurus KNPI, Jum’at (1/7/16) mendatangi Kantor Kesbangpol di Jalan H. Isa III,  Tanjung Redeb. Tujuannya, mendatarkan KNPI sebagai satu syarat sebagaimana umumnya organisasi yang legal. Kedatangan KNPI itu disambut Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Berau, Andi Sari Berlian.

Sakirman menjelaskan, kedatangan pihaknya tak lepas dari keinginan seluruh pengurus KNPI untuk menjadikan KNPI sebagai salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Berau. Selain itu, sebagai organisasi terbesar tentunya harus taat aturan dan menjadi organisasi yang tertib admitristasi, sehingga mampu menjadi panutan bagi organisasi yang lain.

“Ini tak lain untuk mendaftarkan KNPI. KNPI sebagai organisasi besar, maka kita harus tertib administrasi baik di pusat ataupun di daerah. Sehingga bisa di contoh untuk yang lain. Walau pun secara administrasi KNPI terdaftar di pusat, tetapi kita juga tetap harus melapor ke Kesbangpol di daerah. Sehingga program-program kita nanti bisa terpantau dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Andi Sari Berlian menyambut baik kedatangan pengurus KNPI yang baru. Dia mengatakan, kedatangan pengurus KNPI untuk mendaftarkan diri ini sebagai sebuah langkah positif. Terlebih telah bertahun-tahun KNPI enggan mendaftarkan diri ke Kesbangpol.

“Kami mengapresiasi sekali atas kedatangan pengurus KNPI ke Kesbangpol, setelah bertahun-tahun KNPI tidak akur sama Kesbangpol, dan meski baru saja melakukan Musda pemilihan Ketua baru, tapi Ketua KNPI yang baru ini sudah melek administrasi, ya artinya organisasi itu mitra pemerintah, kalau tidak tertib bagaimana organisasi itu mau menjalankan program, administrasi saja tidak tertib,” jelasnya.

Berlian (sapaan akrabnya) menambahkan, untuk mendaftarkan suatu organisai dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, diantaranya SK Kepengurusan dari DPD KNPI Kaltim.

“Ini penting jangan sampai ada dualisme kepengurusan, makanya harus melampirkan SK. Selain itu, kantor sekretariat juga perlu soalnya nanti akan di survey, mudah-mudahan kedepanya KNPI akan tetap tertib dan menjadi contoh yang lainya,” tutupnya.

Sebelumnya, Kasubag Pengawasan Keorganisasian Kesbangpol Berau, Bahrun kepada beraunews.com mengungkapkan, dari 33 organisasi masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kabupaten Berau, DPD KNPI Berau tak termasuk didalamnya. Meski begitu, Bahrun tak menuding jika KNPI Berau disebut illegal. Yang ada, selama ini pengurus KNPI tak pernah melaporkan kepengurusan mereka, bahkan hampir seluruh kegiatan mereka di Berau tak pernah dilaporkan ke pihaknya.(msz/adv)