Daerah Diingatkan Segera Ajukan Dana Alokasi Khusus

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 4 April 2017 lalu. Salah satu poin penting PMK itu adalah mengatur prosedur pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Penyusunan dan penyampaian usulan DAK oleh daerah pada bulan Mei hingga Juni. Sedangkan penetapan dan pembahasan hasil penilaian oleh Kemenkeu, Bappenas dan kementerian teknis dilakukan pada bulan Juli.

"Dalam PMK 50 tahun 2017, pasal 7 ayat 2 memang diatur bahwa Kemenkeu dan Bappenas menentukan DAK Fisik. Tapi pasal 8 ayat 1, menyebutkan jika sudah selesai menyusun, Kemenkeu memberi tahu Kepala Daerah tentang DAK yang sudah disusun", kata Hetifah dalam relesenya ke redaksi beraunews.com, Selasa (30/05/2017).

Setelah surat pemberitahuan disampaikan oleh Kemenkeu, Pemda dapat mengusulkan usulan DAK Fisik dengan mengacu surat pemberitahuan tersebut. Menurut Hetifah, disinilah peran penting Pemda dalam menyusun usulan untuk DAK.

"Pasal 9, Kepala Daerah dapat menyusun usulan DAK berdasarkan surat pemberitahuan Kemenkeu. Selanjutnya pada pasal 10 Kepala Daerah menyampaikan usulan DAK dalam bentuk dokumen fisik kepada menteri teknis, Bappenas dan Kemenkeu. Sedangkan Walikota/Bupati menyampaikan usulan DAK ke Gubernur. Dan usulan ini paling lambat 15 Mei," lanjut Hetifah yang merupakan Anggota Banggar DPR RI.

Meski usulan paling lambat sudah melampaui batas waktu, tetapi Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian teknis masih melakukan verifikasi dan penilaian sehingga memungkinkan bagi daerah untuk memperbaiki usulannya.

"Lalu pasal 11, Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian teknis melakukan verifikasi dan penilaian. Dan pasal 13, hasil verifikasi dan penilaian disampaikan lagi ke Kemenkeu paling lambat 15 Juni", jelas Hetifah.

Untuk diketahui, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan DAK Fisik mengharuskan Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian teknis untuk berkoordinasi dengan Pemda (pasal 49 ayat 1). Sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan juga harus memperhatikan rekomendasi Gubernur atas usulan DAK yang diusulkan Walikota/Bupati.(bnc)