Pilgub Kaltim Dipastikan Juni 2018, KPUD Berau Telah Siap

 

TANJUNG REDEB – Demi kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam pada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim telah mengusulkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebesar Rp486 miliar. Hal itu terungkap pada presentasi KPU Kaltim terkait persiapan pilgub Kaltim tahun 2018 di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Kamis (10/11/2016) lalu.

Dimana, kegiatan pilgub 2018 dilaksanakan di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim, yang terdiri dari 103 kecamatan dengan 1.032 desa/kelurahan dan 7.260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih sebanyak 2.513.840 orang.

Ketua Komisioner KPUD Berau, Roby Maula mengungkapkan, pasca pergantian dan pelantikan 7 komisioner KPU Pusat untuk masa bhakti 2017-2022, pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, termasuk di Pilgub Kaltim dapat dipastikan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang.

“Peninggalan 7 komisioner KPU terdahulu, itu sudah ditetapkan hari, tanggal pemilihannya hingga pemilu Pilkada 2018. Jadi, tinggal hari saja, kalau bulannya sudah pasti itu di Juni 2018,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Selasa (11/04/2017) siang.

Jika sudah dipastikan akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang, apa dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pilgub Kaltim ini? Ditanya begitu, Roby menjelaskan, jika pada Pilkada serentak 2015 lalu, pihaknya menggunakan Peraturan KPU Nomor 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian, pada Pilkada serentak 2016 lalu, proses Pilkada serentak sesuai PKPU Nomor 4/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga.

Maka, lanjutnya, KPU Pusat akan kembali menerbitkan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

“Nanti akan menyusul lagi PKPU untuk tahapan 2018. Alhamdulillah, ini akan menjadi kerja awal atau perdana dari tujuh komisioner yang baru dilantik. Meskipun, di dalamnya juga ada incumbent kan, Pak Arief (Arief Budiman -red) dan Pak Hasyim (Hasyim Asy’ari –red),” jelasnya.

“Dan, berdasarkan statement Pak Hadar (Plt Ketua KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay –red), sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya, insya Allah tidak akan ada masalah untuk masalah tahapan dan jadwal. Karena, tinggal menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Terkait kesiapan dari KPUD Berau sendiri? Disinggung hal itu, Roby menilai, sejauh ini telah cukup baik. Beberapa kali rapat koordinasi (rakor) telah digelar KPUD Berau yakni setidaknya sebanyak 4 kali rapat.

Namun, pada dasarnya, komisioner KPUD Berau sifatnya hanya menanti instruksi dari KPU Kaltim. Sebab, dari tahapan persiapan dan penyusunan anggaran untuk KPUD Berau, pihaknya telah menyelesaikan. Kemudian, inventarisir terkait permasalahan logistik dan sebagainya, juga telah selesai dilakukan.

“Mengingat, semangat efesiensi pemerintah pusat, daerah maupun dibawah-bawahnya saat ini, ya tetap kita akan menggunakan logistik pemilu yang ada kemarin. Tapi, untuk logistik yang lainnya, itu kan kewenangan provinsi. Seperti, surat suara, kemudian formulir-formulir, itu kewenangan provinsi,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia