Soal Surat Pemecatan dari Korwil SBSI, Suyadi Enggan Berkomentar Banyak

TANJUNG REDEB – Terkait surat rekomendasi sekaligus permohonan pemecatan terhadap Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Berau, yang dilayangkan Koordinator Wilayah (Korwil) SBSI Kalimantan Timur, Suyadi selaku Ketua DPC SBSI Berau tidak ingin berkomentar lebih jauh.

Dikonfirmasi beraunews.com melalui sambungan telpon, Selasa (21/6/2016), Suyadi mengaku surat permohonan agar dirinya mundur dari jabatan tersebut bukan baru kali pertama. Sebelumnya, Korwil SBSI Kaltim juga pernah mengeluarkan surat pembebastugasan terhadap dirinya. Namun akhirnya DPP SBSI Pusat pun mengeluarkan surat yang menyebutkan jika surat pembebastugasan tersebut tidak berlaku.

"Saya tidak ingin berkomentar, karena surat rekomendasi ini sudah berkali-kali, kalau tidak salah sudah dua kali. Bahkan surat dari korwil pada saat itu dianggap tidak berlaku oleh DPP SBSI Pusat, karena kita ini kan di SK-kan oleh DPP. Dan surat rekomendasi ini sudah kami bicarakan dengan pusat bahkan dengan korwil sendiri," ungkapnya.

Terkait beredarnya surat rekomendasi sekaligus permohonan pemecatan tersebut, Suyadi mengatakan, sebenarnya surat tersebut hanya boleh diketahui oleh internal organisasi.

"Kemarin teman-teman PK (Pengurus Komisariat-red) sempat mempertanyakan soal siapa yang menyebarluaskan surat tersebut sampai ke media, karena sampai saat ini Korwil sendiri mengaku tidak pernah mengedarkan atau memberi informasi kepada media terkait surat itu. Dalam Undang-Undang kita, AD/ART itu tidak boleh disebarluaskan, cukup di internal saja. Bagaimana surat itu bisa sampai ke media, siapa yang membawanya?" tanyanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Korwil SBSI Kaltim melalui surat yang dilayangkan kepada DPP SBSI Pusat merekomendasikan sekaligus memohonkan agar DPP SBSI Pusat melakukan pemecatan kepada Ketua DPC SBSI Berau, Suyadi, karena dianggap telah melanggar beberapa aturan dalam AD/ART SBSI.(mta)