Digusur, Warga Minta Perhatian Pemkab dan DPRD Berau

TANJUNG REDEB – 35 Kepala Keluarga (KK) warga Jalan Pulau Panjang RT 27 yang akan dieksekusi, Senin (30/5/2016) mendatang, mengharapkan perhatian dari Pemkab dan DPRD Berau.

“Kami mohon perhatian pemerintah daerah, khususnya wakil rakyat di DPRD Berau tidak tinggal diam menyikapi hal ini. Sebab, sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mereka memonitor kejadian ini. Masa langsung begini, kami tidak dikasih waktu luang untuk mempersiapkan semuanya,” ungkap Abdalis, perwakilan warga saat ditemui beraunews.com.
 
Perhatian yang diharapkan, dikatakan Abdalis, yakni bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan solusi atas persoalan penggusuran yang menimpa warga. Misalnya, dengan menyediakan lahan untuk membangun kembali rumah warga yang digusur.
 
“Kepada beliau-beliau yang merupakan wakil kami, kami mengharapkan sekali adanya solusi berupa penyediaan lahan. Seberapa pun lahan itu, asal cukup untuk membangun rumah bagi 35 KK. Jika tak ada, maka bagaimana kami hidup, kalau menyewa terus, kan tak mungkin,” ujarnya.
 
Terkait kunjungan anggota DPRD Berau melihat kondisi warga, dikatakan Abdalis, hingga saat ini tidak ada satu pun anggota DPRD Berau yang terlihat ada dilokasi tesebut.
 
“Tidak ada satupun anggota dewan yang melihat kami disini,” bebernya.
 
Hal senada disampaikan, Faidal, Ketua RT 27 merasa Pemkab dan DPRD Berau kurang memperhatikan nasib warganya.
 
“Kita ini kan punya wakil rakyat di DPRD Berau. Di pemerintah daerah, kita juga memiliki Bupati dan Wakil Bupati. Tapi untuk masalah yang dialami warga Jalan Pulau Panjang, sampai saat ini belum pernah dilihat langsung ke lapangan. Padahal, hanya dengan dilihat saja, kami sudah terhibur,” tutupnya seraya meminta agar Pemkab dan DPRD Berau dapat mengayomi warganya.

Menanggapi hal ini, Bupati Berau, Muharram mengatakan sangat memahami perasaan warga Pulau Panjang itu.

“Penggusuran di Pulau Panjang, saya kira siapapun yang mengalami ini pasti akan kecewa dan akan mempertahankan hak milik mereka. Sebab mereka sudah mendiami lahan itu sekian lama dan menganggap tidak ada masalah selama ini. Namun secara hukum, terkait hal ini Pemda Berau tentu tidak punya kapasitas untuk menunda,” ujarnya.

Upaya negosiasi antara Pemkab Berau dengan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Kepolisian, diungkapkan Bupati Muharram, telah dilaksanakan dirinya selaku kepala daerah yang selalu akan melindungi warganya. Namun upaya ternyata gagal

“Walau saya sudah ada upaya untuk nego dengan Kapolres maupun Ketua Pengadilan Negri Tanjung Redeb, ternyata gagal. Karena sesungguhnya keputusan inkrah masalah ini sudah ada sekitar satu tahun yang lalu. Namun, warga masih tetap bertahan dan minta penundaan, sampai pada akhirnya akan dilaksanakan pada 30 Mei 2016 ini,” ungkapnya.

Usai dilaksanakannya penggusuran tersebut, Pemkab Berau akan segera menggelar rapat koordinasi terkait langkah-langkah kepedulian terhadap warga Jalan Pulau Panjang.

“Insya Allah, paska penggusuran ini, kami akan melakukan rapat dengan jajaran Pemkab Berau untuk membicarakan langkah-langkah kepedulian pasca eksekusi ini. Paling tidak pemerintah daerah akan berupaya meringankan beban warga yang tergusur,” pungkas Muharram.

Sementara itu, upaya beraunews.com mengkonfirmasi hal ini kepada Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah belum membuahkan hasil, hingga berita ini diturunkan.(sai)