Sebelum Lakukan Pemeriksaan, Aparat Hukum Koordinasi Dulu Dengan Kepala Daerah

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram dan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Tahun 2016 gelaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tanggal 26 Mei hingga 29 Mei mendatang.  Pembekalan yang digelar di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Bandiklat) Kemendagri ini, bertujuan meningkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan nawacita.

Disela-sela mengikuti kegiatan itu, Muharram mengatakan, pembekalan kepada kepala daerah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional.
 
“Kegiatan yang dibuka dari kemarin dan akan berlangsung hingga Minggu ini, ialah pembekalan oleh Mendagri untuk semua Bupati dan Walikota. Intinya kita diberikan bekal dalam menjalankan tupoksi sebagai Bupati yang profesional,” jelas Muharram kepada beraunews.com, Jum’at (27/5/2016).
 
Mendagri Tjahjo Kumolo, dikatakan Muharram dalam sambutannya menekankan beberapa hal. Utamanya, sinergitas tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.
 
“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat harus senantiasa dibangun,” ujarnya.
 
Terkait perangkat daerah yang kerap terseret masalah hukum, ujar Muharram, Mendagri berharap terjadi komunikasi yang baik antar kepala daerah dengan aparat penegak hukum di daerah. Mendagri juga berpesan, agar sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka aparat penegak hukum terlebih dahulu memberitahukannya kepada kepala daerah.
 
“Mendagri sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalau ada SKPD yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti,” terangnya.
 
Selain itu, lanjut Muharram, Mendagri juga mengungkapkan jika ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu, akibat kepala ataupun staf SKPD yang kerap bolak-balik dipanggil penegak hukum tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.
 
“Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil,” pungkasnya.(sai)