Bersih Lokalisasi dan Prostitusi Harus Jadi Gerakan Bersama

TANJUNG REDEB – Upaya membersihkan lokalisasi dan lokasi prostitusi di Kabupaten Berau, semua pihak terkait perlu duduk bersama guna mencari solusi terbaik. Hal itu diungkapkan Bupati Berau, Muharram saat ditemui beraunews.com dikediamannya, Jalan Cendana.

Bupati menjelaskan, bersih dari prostitusi merupakan instruksi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016 di seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim.

“Yang jelas memang instruksi Gubernur sejak tanggal 1 Juni 2016, Kalimantan Timur harus bersih dari prostitusi. Tetapi itu statment yang belum terlalu maksimal teraplikasi dilapangan, sampai hari ini,” ujarnya.

Dalam penerapan instruksi tersebut, sebelumnya diperlukan duduk bersama pihak terkait. Menurut Bupati, dalam duduk bersama itu diharapkan muncul juga satu kesepahaman, yang akhirnya melahirkan konsep kebijakan bersih lokalisasi dan lokasi prostitusi di Berau, yang betul-betul efektif.

“Khusus di Kabupaten Berau, untuk mewujudkan itu, maka kami perlu duduk bareng dulu dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan Polres, Satpol PP, juga Dinas Sosial serta SKPD terkait untuk mencari konsep yang paling pas. Kemudian, menyamakan perspeksi sekaligus membuat semacam konsep-konsep, bagaimana caranya supaya menanggulangi yang masuk lagi ialah (Pekerja Seks Komersial –red) yang baru. Bahkan kalau perlu, kita ada deteksi dini sejak awal. Misalnya di Bandara atau di Kapal-Kapal, mereka mau kemana, tujuannya apa. Dan biasanya mereka-mereka itu, ciri-cirinya jelas. Tidak terlalu sulit dideteksi, mau kemana dan tujuannya apa, itu yang perlu ditanyakan,” jelasnya.

Terkait tindak lanjut instruksi Gubernur tersebut, dimana Kabupaten/Kota harus membuat peraturan, Bupati menilai, langkah itu merupakan langkah yang terbaik.

“Paling tidak Perbup (Peraturan Bupati Berau–red) dulu, kalau Perda (Peraturan Daerah) terlalu cepat. Kalau terkait dengan Perda, sudah ada pelarangan prostitusi. Tinggal bagaimana kita memperketat pelaksanaannya, artinya disiplin menerapkan Perda itu, itu yang diperlukan,” tambahnya.

Terakhir, Bupati mengharapkan dalam upaya membersihkan Berau dari lokalisasi dan lokasi prostitusi diperlukan gerakan bersama. Baik dari pemerintah daerah, pihak keamanan maupun para pelaku usaha karaoke dan hiburan malam.

“Saya kira ini saja, kan sebetulnya kita tidak bisa menutup secara serentak karena ini belum menjadi gerakan bersama. Mungkin baru satu atau dua pihak. Tapi kalau sudah menjadi gerakan bersama, saya pikir masyarakat juga mendukung. Sebetulnya yang paling penting itu, bukan wanita-wanita tuna susilanya, yang terpenting untuk kami coba dekati dan pahamkan bersama adalah pelaku usahanya itu, tempat karaokenya, tempat hiburan malamnya dan sebagainya, itu yang perlu kami pahamkan,” pungkasnya.(sai)