PP Belum Selesai, Mutasi “Terancam” Ditunda

TANJUNG REDEB – Peraturan Pelaksana (PP) dari Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini belum juga dirampungkan pemerintah pusat. Akibatnya, banyak amanah UU itu yang akan sulit diterapkan, diantaranya terkait perubahan struktur pemerintahan yang belum bisa dilaksanakan dalam jangka pendek ini.

Ditemui beraunews.com di Kantornya, Senin (6/6/2016), Bupati Berau, Muharram mengaku jika saat ini memang sistem pemerintahan di Kabupaten Berau, masih belum mengikuti aturan sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 23/2014.

"Saat ini perencanaan itu (perubahan struktur pemerintahan-red) sudah dianalisis, dan nanti pasca kami sudah punya kewenangan untuk penyesuaian-penyesuaian itu, akan dilaksanakan, dan sekarang Bagian Organisasi Sekretariat Daerahsudah menganalisa terkait itu. Bahkan kita sudah dapat nanti ada dinas yang dihilangkan ada juga yang digabungkan dan sebagainya,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Berau pasti akan menerapkan UU Nomor 23/2014, namun semua hanya tinggal menunggu waktu saja.

"Kita sudah ada aturan-aturannya, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Termasuk jika memang kantor kita ini hanya boleh tiga asisten, maka kita akan menggunakan tiga asisten juga, begitu juga dengan dinas, kantor, badan dan SKPD lainnya. Kalau sebelumnya ada yang gabung bisa jadi nanti dipecah, dan sebaliknya," lanjutnya.

Ia juga mengakui telah mendapat kabar dari pemerintah pusat terkait peraturan pemerintah tentang kewenangan bupati yang baru untuk menggeser pejabat-pejabat pemerintah setelah enam bulan dilantik telah terjadi revisi.

"Saya kemarin sudah menerima SMS (pesan sigkat-red) dari Jakarta bahwa untuk menggeser pejabat pemerintah daerah setelah enam bulan dilantik itu ada revisi, dikarenakan ada beberapa kabupaten yang setelah dilantik menjadi bupati tidak mampu untuk melaksanakan manajemen organisasi dengan rapi sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya, yang intinya saat ini Bagian Organisasi Setda sudah mulai bekerja untuk itu," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setda, David Pamuji mengatakan, hingga saat ini PP terkait UU Nomor 23/2014 belum juga selesai. Sehingga pihaknya hanya mampu untuk membuat perencanaan perubahan struktur pemerintahan yang bersifat sementara.

"Saat ini, kita hanya menerima berupa draf, dan itu tidak bisa dijadikan patokan sebab draf itu masih bisa berubah-ubah. Kalau digunakan takutnya malah nanti setelah jalan dirombak lagi. Jadi kita hanya bisa membuat perencanaan sementara sambil menunggu PP selesai, baru kita bisa menerapkan UU Nomor 23/2014 tersebut dalam sistem pemerintahan kita. Artinya, dalam waktu dekat ini, tampaknya sulit merealisasikan mutasi perubahan struktur pemerintahan," tutupnya.(mta)