Bupati : Serahkan Bandara Itu, Amanah UU

TANJUNG REDEB – Sempat menimbulkan polemik terkait penyerahan aset daerah berupa Bandara Kalimarau ke Pemerintah Pusat, Bupati Berau, Muharram menjelaskan, penyerahan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24/2014. Disamping itu pertimbangan keuangan daerah yang akan bebas dari pembiayaan  aset yang sangat besar. Hal itu sempat diutarakan Bupati dalam pertemuan dengan gabungan komisi di DPRD Berau.

“Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 24/2014 yang menyatakan bandara memang seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat (Kementrian Perhubungan), ini ada dasar hukumnya, namun yang terpenting adalah pertimbangan lain seperti beban anggaran jika harus mengelola sendiri,” jelasnya.

Tidak akan rugi, karena hakikat pendirian bandara adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam aspek transportasi. Jika dikelola daerah, maka beban terhadap APBD akan sangat besar. Lagipula kucuran anggaran dari pusat juga mencapai ratusan miliar.

Alasan lainnya, menurut Bupati, apa bila Bandara Kalimarau nantinya diserahkan kepada pusat, semua yang terkait baik dari infrastruktur serta pengelolaannya dipastikan akan ditangani oleh pusat. Termasuk seluruh pembiayaan yang sangat besar, dipastikan tak akan menggunakan dana APBD lagi.

“Penerima manfaatnya tetap kita, karena bandaranya tetap disini, hanya pengelolaannya yang diambil alih pusat dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi,” terangnya.

Meskipun demikian, ia memahami memang APBD yang dikeluarkan untuk pembangunan Bandara Kalimarau cukup besar. Namun, langkah penyerahan Bandara Kalimarau ke Kementrian Perhubungan ini, juga demi kepentingan bersama dalam memajukan Bandara Kalimarau. Bahkan proses operasional Bandara di Maratua, yang sementara juga masih dalam tahap penyelesaian oleh pemerintah pusat akan dibantu.

Bahkan Muharram menyebutkan, saat masih menjadi anggota DPRD Berau, sempat bersikeras menentang rencana penyerahan aset tersebut. Namun setelah menimbang untung rugi kemudian berkesimpulan tidak ada masalah jika memang harus dikelola oleh Dirjen Perhubungan Udara.

“Saya memahami kalau kita berkeinginan untuk mempertahankan Bandara Kalimarau dan pasti memiliki kebanggan tersendiri bagi daerah, tetapi ada pertimbangan berapa biaya operasional dan berapa yang didapat, ini tidak seimbang, Saat dikelola pemerintah pusat dan kita tinggal menikmati pemanfaatannya kenapa tidak,” terangnya.

Sementara itu Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menambahkan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang akan mengalami pemangkasan cukup besar, maka langkah penyerahan bandara akan mengurangi pengeluaran APBD.(ana)