Surat Edaran Bupati Keluar, DPRD Menyayangkan Tidak Dilibatkan

TANJUNG REDEB – 30 Agustus 2016 lalu, Pemkab telah mengeluarkan surat edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016. Dalam surat edaran itu, Bupati Muharram mengeluarkan sepuluh poin putusan untuk memangkas semua beban anggaran yang dikeluarkan guna mengatasi defisit anggaran yang terjadi.

Meski mendukung kebijakan itu, namun DPRD Berau tetap wajib menyampaikan kekecewaan terhadap langkah cepat yang dilakukan Pemkab Berau tersebut. Namun, jangan sampai langkah itu memberikan kesan eksekutif berjalan sendiri, tanpa dukungan legislatif. Apalagi, kebijakan Bupati itu juga akan berdampak pada Raperda APBD Perubahan tahun 2016 yang akan disahkan bersama DPRD menjadi Perda. Perlu diingat, salah satu fungsi DPRD itu adalah fungsi anggaran (budgeting). 

Pasalnya, DPRD selaku lembaga legislatif yang secara aturan bermitra dengan Pemkab selaku lembaga eksekutif, tidak dilibatkan membahas rasionalisasi APBD itu. Dengan kata lain, hubungan antara kedua lembaga dinilai tidak terjalin dengan baik.

“Defisit ini terkait anggaran (APBD) di 2016 yang sudah jadi Perda dan Perda ini yang menyetujui adalah Kepala Daerah dan DPRD. Seyogianya kami sebagai DPRD dilibatkan membahas masalah defisit dan juga langkah-langkah rasionalisasi yang tertuang dalam surat edaran itu. Ini masukkan untuk pemerintah daerah,” ungkap Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah saat ditemui beraunews.com dikediamannya, Sabtu (3/9/2016).

Dijelaskannya, DPRD juga tak menutup mata dengan kondisi perekonomian yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, oleh karena itu DPRD yang terdiri dari 30 anggota dengan 30 pola pikir yang berbeda juga memiliki komitmen yang sama dengan eksekutif untuk tidak membiarkan defisit anggaran menjadi masalah yang berlarut-larut.

“Intinya, kami meminta sebagai mitra (eksekutif) diajak berunding. Jangan memutuskan segala sesuatu itu sendiri tanpa melibatkan kami,” tambahnya.

Meski demikian, dirinya juga mengakui jika Pemkab Berau memang telah mengajak DPRD untuk membahas masalah defisit APBD tersebut. Atas ajakan tersebut, pihaknya juga sudah menjadwalkannya dalam Badan Musyarawah (Banmus) DPRD, yakni pada tanggal 6 September 2016 mendatang membahas hal itu dalam rapat bersama Pemkab dan DPRD.

“Tapi nyatanya, Pemkab sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat edaran itu,” bebernya.

Ditambahkannya, segala kebijakan Pemkab yang rasional, realistis dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, tentu akan didukung penuh DPRD. Tetapi, dukungan itu tentu haruslah melalui mekanisme rapat yang bersifat kolektif kolegial secara kelembagaan legislatif yang kemudian menjadi kesepahaman antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif.

“Itu adalah keputusan bersama, keputusan institusi bukan keputusan saya sebagai pimpinan. Tapi, memang keputusan itu murni dari institusi DPRD, jadi sekali lagi kami sampaikan, kami menyangkan saja tidak dilibatkan,” pungkasnya.(Andi Sawega)