APBD Dipangkas, Bupati Belum Layangkan Protes Ke Pusat

TANJUNG REDEB – Akibat pemangkasan anggaran dari pusat, hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengalami defisit APBD tahun anggaran 2016. Namun, pemangkasan ini tidak serta-merta langsung diterima dengan legowo oleh beberapa kepala daerah dan DPRD.

Seperti langka cepat yang diambil Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Orang nomor satu di Kutim tersebut segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar pemangkasan tersebut tidak di ‘pukul rata’ dengan daerah non penghasil. Sebab, sebagai daerah penghasil Kutim, juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Menanggapi langkah-langkah protes beberapa kepala daerah ditambah Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang terkena imbas defisit APBN tahun 2016 terbesar, Bupati Berau, Muharram menilai, langkah cepat yang dilakukan Bupati Kutim sulit dilakukan dan membuahkan hasil. Sebab, peraturan itu juga didukung penuh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66/2016.

“Ini agak repot dan susah dilakukan karena juga keputusan Presiden (Joko Widodo) melalui Pepres,” ujarnya, Jum’at (26/8/2016).

BACA JUGA : Transfer ke Daerah Dikurangi, Saatnya Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Kendati begitu, dikatakan Muharram, pihaknya akan mencoba mencari celah terkait penentuan besaran pemangkasan dan penundaan penyaluran sebagian dana ke Berau yang dilakukan Kemenkeu. Yang didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di Berau saat ini. Apakah pemangkasan dan penundaan ini karena Berau dianggap sebagai kabupaten/kota yang kaya dengan APBD banyak mengendap di bank atau tidak.

“Kita akan coba cek kalau memang ada celah untuk melakukan klarifikasi. Termasuk, sebetulnya kenapa Berau agak tinggi turunnya. Apakah dianggapnya kita ada dana kurang lebih Rp360 miliar, yang PSDH dan DR yang tidak pernah bisa kita pakai. Apakah gara-gara ini dan dia tidak melihat apa isinya Silpa Berau yang banyak betul, maka ini mungkin perlu kita klarifikasi,” katanya.

BACA JUGA : DAU Kaltim Dipangkas Lagi, Berau Paling Besar

Terkait Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp360 miliar, Muharram menjelaskan, Pemkab Berau memang selama ini tidak bisa menggunakan anggaran tersebut. Sebab, selalu terbentur dengan regulasi yang ada terkait peruntukkan dana itu sendiri, yakni hanya untuk reboisasi hutan gundul.

“Sekarang ada sudah petunjuknya dari Kemenkeu, ada petunjuknya untuk 7 poin yang boleh dimanfaatkan untuk itu. Tetapi, masih terkait masalah hutan dan ini masih agak repot untuk merealisasikannya,” jelasnya.

BACA JUGA : DAU Ditunda, Ini Kategori Daerahnya

Olek karena itu, Muharram akan mendalami hal ini. Apakah pihaknya perlu melakukan verifikasi dengan Kemenkeu. Bahkan, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi keuangan Pemkab Berau yang sesungguhnya saat ini.

BACA JUGA : DPRD : Jangan Hanya Diam Dan Menerima Sanksi

“Tapi kami akan coba dalami lagi, apa yang perlu kami lakukan,” pungkasnya.(Andi Sawega)