Bupati Belum Ambil Kebijakan Atas Defisit Anggaran

TANJUNG REDEB – Pemerintah daerah mulai berpikir di luar kotak kebiasaan (out of the box) menghadapi defisit APBD yang terus bergerak. Sebagian Gubernur, Bupati dan Walikota ada yang langsung menginstrusikan penghentian pembayaran kegiatan ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun berencana meminjam dana dari pihak ketiga.

Sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bahkan telah bertindak. Seperti Bupati Kutai Timur Ismunandar yang telah menerbitkan surat penghentian pembayaran kegiatan ke semua SKPD di lingkungan Pemkab Kutim dengan adanya pengecualian untuk pembayaran gaji, insentif dan honor Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) serta tunjangan. Kemudian, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie coba menjajaki peminjaman dana berbunga lunak dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di Jakarta.

Menanggapi hal ini, Bupati Berau Muharram dalam waktu dekat ini tidak akan mengambil kebijakan dini, khususnya untuk penghentian pembayaran kegiatan SKPD. Namun, dirinya telah menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah, Jonie Marhansyah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan dan belanja seluruh SKPD.

“Jadi, Bappeda dan tim anggaran, saya sudah tugaskan untuk mencoba mengevaluasi seluruh SKPD, mana-mana yang masih bisa dikurangi atau diefisiensi, kita efisiensikan. Mana proyek-proyek yang masih kita bisa coba kurangi anggarannya, kita kurangi. Sampai nanti ketemu angka bahwa seluruh proyek yang kita lepas itu aman untuk dikerjakan,” ujarnya kepada beraunews.com, Rabu (24/8/2016).

BACA JUGA : Defisit Terus Bergerak, Siap-Siap Kencangkan Ikat Pinggang

Mengenai penerbitkan surat penghentian pembayaran kegiatan ke semua SKPD di lingkungan Pemkab seperti yang dilakukan Bupati Kutim, Muharram menilai, saat ini kebijakan tersebut belum bisa dilaksanakan Pemkab Berau. Sebab, defisit anggaran itu belum memiliki besaran yang pasti. Baik itu untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Kaltim.

“Artinya, kita mau menerbitkan SK, sementara anggaran ini masih bergerak turun-turun terus. Otomatis kan perlu waktu sedikit untuk memastikan bahwa ini sudah final paling rendah yang terjadi,” ucapnya.

Muharram memastikan, Pemkab Berau juga akan segera mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi defisit anggaran tersebut. Namun, pihaknya masih mencermati pergerakan anggaran pembangunan dan belanja SKPD.

“Selama itu belum, bagaimana kita mau bikin SK. Bikin SK, besok turun lagi. Otomatis, perlu waktu untuk mencermati pergerakan anggaran ini,” pungkasnya.(sai)