Defisit Terus Bergerak, Siap-Siap Kencangkan Ikat Pinggang

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah terkaya di Kaltim dengan APBD tahun 2016 sebesar Rp2,7 triliun. Setelah Kutai Kartanegara dengan nilai APBD Rp7,6 triliun, Kutim Rp3,9 triliun, Samarinda Rp3,2 triliun, dan Balikpapan sebesar Rp3,1 triliun. Namun, akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana alokasi dari pemerintah pusat, Pemkab Berau kini merasakan dampaknya.

Jika sebelumnya, Pemerintah pusat memangkas pendapatan APBD Berau sebesar Rp700 miliar bersumber dari DBH dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kini dikabarkan, pemerintah pusat kembali memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Berau sebesar Rp98,34 miliar.

“Kemarin, mereka sudah lapor dan kita masih defisit lagi karena baru-baru ini, DAU itu kurang lagi Rp98,34 miliar. Baru tadi malam dapat informasi, DAU itu. Saat ini, kami sedang melakukan pengkajian,” ujar Bupati Berau Muharram saat ditemui beraunews.com di Kantor Bupati, Rabu (24/8/2016).

BACA JUGA : Soal Penurunan APBD, Dispenda : Dana Transfer Terlalu Dipaksakan

Dijelaskan Muharram, DAU merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti, untuk belanja pegawai.

“DAU inikan terkait masalah penggajian pegawai, ditundah lagi pembayarannya,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66/2016 tentang rincian APBN 2016, defisit APBD Berau tahun 2016 dihitung mencapai Rp193 miliar dan bertambah menjadi Rp254 miliar. Penambahan ini terjadi karena adanya pengurangan dana yang diterima Pemkab Berau dari Provinsi Kalitim. Sebab, dana yang diterima provinsi dari pemerintah pusat untuk diberikan ke daerah juga mengalami pengurangan.(sai)