Belum Ada DPA, SKPD Tidak Siap Lelang Dipercepat

TANJUNG REDEB – Lelang proyek Pemkab Berau tahun 2017 bisa dipercepat pada November mendatang. Harapannya, pada Januari, pengerjaan pembangunan bisa dimulai sehingga serapan anggaran bisa maksimal.

Demikian kata Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Berau, Triana Krishnawaty, Selasa (16/8/2016) lalu. Triana menjelaskan, selama ini lelang proyek baru dimulai Februari. Bahkan, mayoritas lelang proyek baru dimulai di triwulan II. Imbasnya, tidak semua paket pengerjaan proyek bisa dilelang sesuai rencana, sehingga beberapa program SKPD tidak berjalan dan serapan rendah.

BACA JUGA : APBD 2017 Belum Disahkan, Lelang Akan Dilakukan

Menanggapi hal ini, selaku salah satu Pengguna Anggaran (PA) yang banyak memiliki paket proyek, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau, Taupan Majid menilai, percepatan lelang bisa dilakukan. Asalkan, proyek itu telah memiliki perencanaan atau dengan kata lain telah ada proyek perencanaan fisik atau disebut DED (Detail Engineering Design) dan studi kelayakan proyek atau disebut FS (Feasibility Studi) sehingga diketahui gambar detail bangunan/proyek, rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang akan digunakan untuk menetukkan pagu anggaran proyek tersebut.

“Bisa saja dipercepat, tapi selama ini, proyek perencanaan itu adanya di perubahan (APBD Perubahan-red) dan itu baru selesai di bulan November dan Desember. Kalau begitu, bagaimana mau dilelang di November,” ujarnya.

Hal senada pun diungkapan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas), Susila Harjaka melalui salah satu Kepala Seksi di Bidang Sarana dan Prasarana. Kasi yang enggan dituliskan namanya itu menilai, pihaknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket proyek, pada prinsipnya juga siap melaksanakan percepatan lelang. Namun, percepatan ini dikatakannya, harus memiliki landasan hukum yang pasti.

“Hanya, dibalik itu kesiapan kita dalam melaksanakan itu, kita juga harus punya landasan hukumnya,” katanya.

Sebab, landasan hukum yang dipahami pihaknya yakni ketika dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan ke SKPD, yang secara otomatis Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun dapat ditayangkan di ULP.

“Dasar suatu pekerjaan itu dilelangkan adalah DPA. Kalau DPA belum disahkan atau belum ada tanda-tanda kejelasan, kita mau ambil dari mana. Pagu anggaran dari mana, apa segalanya. Kalau tidak berbentuk DPA, kita belum punya kekuatan hukum,” ujarnya.

Ditambahnya, dalam DPA juga ada pembagian serapan anggaran yang terbagi per triwulan. Misalnya, dirinya selaku PPK proyek memiliki anggaran senilai Rp10 miliar, itu akan dibagi empat. Dengan rincian, di triwulan I Rp2 miliar, II Rp3 miliar, III Rp3 miliar dan triwulan IV Rp2 miliar. Apabila pembagian tersebut dikonversikan dalam paket proyek yang dilelang dan lelangnya berjalan cepat, maka serapan anggaran dipastikan akan baik dan merata di setiap triwulan.

“Kalau cuma melelang, kita berani. Tapi, yang jadi permasalahan ini ialah tanggung jawab PKK, mulai dari design, memperhitungkan anggaran dan disesuaikan dengan DPA, memenuhi atau tidak, barulah itu dilelangkan. Setelah lelang, dia mempertanggungjawabkan lagi, bangunan dilapangan itu sesuai atau tidak dengan harga-harga dan tidak ada mark up dan sebagainya. Dan hasil akhir, sesuai dengan spek, benarkah pekerjaan itu dilakukan oleh rekanan. Sampai disitulah tanggung jawab PPK untuk melaksanakan DPA,” pungkasnya.(sai)